Matarammetro- DPRD NTB menindak lanjuti rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara, perubahan KUA dan TPS, perubahan APBD TA 2023 yang diserahkan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang mewakili Gubernur NTB dalam Rapat paripurna DPRD NTB yang digelar DPRD NTB di ruang Sidang Paripurna DPRD NTB, Selasa 29 Agustus 2023.
Tindak lanjut tersebut berupa“Penandatanganan nota kesepakatan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2023,” yang digelar dalam rapat paripurna DPRD NTB, Rabu 6 september 2023 yang dihadiri unsur Pimpinan dan anggota Legislatif DPRD NTB, unsur Eksekutif dan Yudikatif sebagai kelengkapan perangkat Forkopimda NTB.
Agenda tersebut dibuka Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda, SH, MH., yang dilanjutkan pembacaan surat masuk dari Komisi 1 DPRD NTB bidang pemerintahan Hukum dan Ham nomor 017/VII/com 1 dprd/2023 perihal persetujuan rencana kerja sama latihan University dan pembacaan rancangan keputusan DPRD NTB tentang persetujuan kerjasama NTB dengan Notingham University yang dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan antara Pemprov NTB dengan DPRD NTB yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD NTB Drs. H. Surya Bahari, MMPd.
Dalam pidato sambutannya Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc menyampaikan Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan anggota DPRD NTB, jajaran pemerintah daerah, aparat TNI POLRI, serta segenap masyarakat, yang telah berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan aktivitas pembangunan dengan optimal, untuk suksesnya ikhtiar mewujudkan masyarakat ntb yang gemilang. Semoga kontribusi kita bagi kemajuan daerah tercinta ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi allah swt.
“Rancangan perubahan kua dan perubahan ppas tahun anggaran 2023 telah disusun sebagai bentuk ikhtiar kita bersama dalam mengelola sumber-sumber keuangan daerah kita untuk kepentingan seluruh masyarakat ntb sebagai pemangku kepentingan. Perubahan ini telah tertuang dalam struktur yang telah kita bahas dan sepakati bersama terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dirinci sebagai berikut:
Pendapatan daerah
Perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,12 triliun rupiah lebih, terjadi kenaikan target sebesar 2,61 persen dibandingkan dengan apbd 2023 yang semula sebesar 5,96 triliun rupiah lebih, kenaikan ini merupakan akumulasi dari peningkatan pendapatan blud sebesar 235 miliar rupiah lebih dan penurunan target pendapatan yang cukup signifikan pada komponen hasil kerjasama pemanfaatan bmd yakni sebesar 333 miliar rupiah lebih, serta penambahan potensi pendapatan bagi hasil dari pt ammt pada tahun 2022 yang tertuang dalam LHP BPK sebesar 232 miliar rupiah lebih dengan rincian meliputi:
Pendapatan asli daerah diproyeksikan menurun. Penurunannya sebesar 0,22 persen atau 2,97 miliar rupiah lebih dari rencana awal sebesar 2,985 triliun rupiah lebih menjadi 2,982 triliun rupiah lebih.
Pendapatan transfer diestimasikan meningkat sebesar 164 miliar rupiah lebih atau sebesar 5,45 persen yang semula pada apbd 2023 sebesar 2,97 triliun rupiah lebih menjadi 3,14 triliun rupiah lebih.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah juga diprediksikan menurun signifikan hingga 98,85 persen yang semula dari 892 juta rupiah lebih menjadi hanya 10 juta rupiah lebih.
Belanja daerah
Perubahan belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 6,17 triliun rupiah lebih bertambah 182 miliar rupiah lebih dari apbd 2023 yang semula sebesar 5,99 triliun rupiah lebih atau meningkat sebesar 2,96 persen. Terjadi defisit sebesar 49,52 miliar rupiah lebih yang ditutupi dari komponen pembiayaan. Penurunan belanja daerah pada perubahan apbd tahun anggaran 2023 merupakan akumulasi dari penambahan belanja badan layanan umum daerah (blud) sebesar 275 miliar rupiah lebih dan penambahan belanja untuk pemilukada sebesar 35 miliar rupiah serta pengurangan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar 100 miliar rupiah.
Pembiayaan daerah
Pembiayaan netto bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa silpa sebesar 62,52 miliar rupiah lebih dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa pembayaran pokok utang sebesar 13 miliar rupiah. Dalam perubahan kua dan ppas tahun 2023 terdapat defisit anggaran sebesar 49 miliar rupiah. Defisit ini ditutupi dari pembiayaan netto sebesar 49 miliar rupiah.
“Demikianlah perubahan kua dan perubahan ppas tahun anggaran 2023 ini kami sampaikan untuk kita sepakati bersama. Atas perhatian para pimpinan dan seluruh anggota dprd, serta hadirin sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Semoga allah swt., senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan lahir dan bathin kepada kita semua dalam ikhtiar mewujudkan masyarakat nusa tenggara barat yang gemilang,”tutup Bang Zul.