Matarammetro, Lombok Tengah – Prosesi pengukuhan Kepala Dusun (Kadus) di Desa Prako Lombok Tengah yang dinilai tidak melalui prosedur dan aturan yang berlaku, Semua Tokoh masyarakat Desa Prako menolak prosesi pengukuhan tersebut.
Hal ini disampaikan Makbul Ramen di Kediamannya selaku perwakilan para Tokoh Masyarakat Desa Prako yang menolak pengukuhan Kadus di Desanya, Senin 27/02/2023.
“Semua orang menginginkan pengukuhan kadus tapi harus sesuai dengan prosedur dan aturan,”kata Makbul.
Makbul yang saat ini masih menjabat Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Lombok Tengah itu menegaskan agar tetap mengedepankan aturan dan prosedur yang berlaku dalam mengangkat prangkat-perangkat Desa.
“Ini kok main kucing-kucingan, orang yang jelas belum jadi BPD dinaikkan jadi BPD, silahkan tunjukkan bukti-bukti kalau memang benar sudah sah jadi BPD.” Tegasnya.
Terlebih lagi, Makbul menilai ada salah tafsir dari prosedur yang diberikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) oleh penjabat Kepala Desa Prako tersebut sehingga masih banyaknya keributan yang terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang diambil Penjabat Kades tersebut.
“Perlu dikaji ulang itu oleh DPMD, karena ada BPD yang diangkat unprosedural untuk mempermudah mengukuhkan Kadus Didesa Prako.” Katanya.
“Pengangkatan Kadus itu harus dengan prosedur musyawarah lembaga namun kenyatannya pengakuan Kamarudin Ketua BPD diundang ke Kantor Desa karena ada keributan nyatanya ada plantikan Kadus,”jelas Tutupnya.(Rsl.kabiro Loteng)