Matarammetro- Badan Pekerja Daerah Kesatuan Perjuangan Rakyat (BPDKPR) NTB dan Sarikat Mahasiswa Indonesia (SMSI) menggelar unjuk rasa susulan didepan gedung DPRD Provinsi NTB (Rabu 8 Maret 2023) setelah merasa aspirasinya beberapa waktu lalu belum tersalurkan yakni pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja No 11 tahun 2020 serta peraturan turunannya. , dan puluhan tuntutan lainnya.
Orasi yang berjumlah tidak lebih dari 25 orang tersebut ditemui Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd., bersama Wakil Ketua Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan) DPRD Provinsi NTB – Moh. Akri, S.HI., namun ditolak kehadirannya karena memaksa ditemui Ketua DPRD NTB Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H., sedang berada diluar daerah.
Kendatipun demikian Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd. kembali menemui aksi unjuk rasa dari Badan Pekerja Daerah Kesatuan Perjuangan Rakyat NTB, setelah sebelumnya bersama Wakil Ketua Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan) DPRD Provinsi NTB – Moh. Akri, S.HI. ditolak kehadirannya.
“Tadi kami sudah temui adek adek, dan saya bawakan Wakil Ketua Komisi V yang memamng mebidangi tuntutan adek adek, tetapi adek adek menolak. Seandainya tadi diberikan kesempatan berbicara tentu semuanya tadi sudah clear dan adek adek tidak perlu berpanas panasan diterik matahari seperti ini,’ujarnya mengawali ramah tamahnya dihadapan masa aksi.
Massa aksi bersikukuh agar Ketua DPRD Provinsi NTB – Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. yang menerima mereka, walau telah disampaikan sedang melaksanakan tugas dinas ke luar daerah.
Peserta aksi melayangkan protes karena beberapa kali dijanjikan untuk bisa bertemu dengan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dengan tenang dan tersenyum Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd., menyapa dengan ramah masa aksi tersebut dan menjelaskan bahwa tupoksi Sekretariat DPRD NTB hanya fasilitator kegiatan DPRD NTB bukan mengatur.
“Perlu adek adek ketahui bahwa tugas pokok dan fungsi kami di sekretariat hanya memfasilitasi kegiatan anggota DPRD NTB, dan juga menerima aspirasi adek adek untuk kami sampaikan. Masalah waktu kesiapan DPRD NTB menjadwalkan penerimaan kami tidak bisa janjikan karena bukan kami yang mengatur dan menentukan. Setelah kami sampaikan aspirasi adek adek tentu para anggota DPRD NTB akan saling berkoordinasi dahulu terkait jadwal untuk menerima hearing adek adek,”jelasnya.
“Kami di Sekretariat sudah menyampaikan apa yang menjadi keinginan adik-adik, tetapi karena sejak awal tahun kegiatan DPRD yang sangat begitu padat jadi belum bisa dijadwalkan untuk hearing dan penjadwalan itu bukan wewenang kami”, ungkap Sekretaris DPRD mengakhiri ramah tamahnya meskipun disambut dengan protes peserta aksi.(N3G)
