Matarammetro, Lombok Tengah-Anggota DPRD Lombok Tengah daerah pemilihan Kopang – Janapria, TGH. Sunaryawan berjanji akan memprioritaskan perbaikan jalan ruas prako Pemantek tahun 2023.
“Kami jadikan ruas Prako- Pemantek sepanjang 3,5 km ini prioritas pada anggaran murni 2023,” tuturnya kepada Matarammetro.com Selasa (21/2/2023).
Di katakanya, pembahasan rapat, politisi Hanura bahwa rapat badan anggaran (Banggar) semua ruas jalan di Lombok Tengah di targetkan akan di maksimalkan pada anggaran Murni 2023.
Jalan jalan kabupaten skala prioritas, jalan Prako,Pemantek, Beleka sepanjang3,5km, Jalan Langko-Tibusisok-melat sepanjang 4km.
“Insyaallah semua ruas di lombok tengah di targetkan skala prioritas pada anggaran murni 2023,”ungkapnya.
Selain itu, Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), TGH Sunariawan juga mengungkapkan bahwa, sarana prasarana (Sarpras) pendukung untuk pondok pesantren (Ponpes) perlu dianggarkan mengingat banyak ponpes yang kondisinya memprihatinkan, termasuk kesejahteraan guru honorer perlu diperhatikan pemerintah.
Mengingat hal tersebut merupakan aspirasi yang diterimanya dari para wali santri dan pihak yayasan saat turun melakukan reses, belum lama ini.
Apalagi, kata dia, Ponpes yang bernaung di bawah Kementerian Agama (Kemenag). Sehingga, pemerintah juga memiliki kewajiban turut serta dalam mendukung keberlangsungan proses pendidikan di Ponpes.
“Mencerdaskan anak bangsa itu tanggung jawab kita bersama. Pemerintah tidak menyalahi aturan untuk menganggarkan sarpras pendukung,” katanya.
Wakil rakyat dari Partai Hanura tersebut tidak memungkiri jika didaerah pemilihan (Dapil)-nya di Kecamatan Kopang-Kecamatan Janapria, banyak program yang sudah ditempatkan untuk Yayasan Ponpes dari pokir dewan dan sejumlah program lainnya.
“Alhamdulillah selama ini kami telah tempatkan beberapa program untuk peningkatan yayasan Ponpes,” ungkapnya.
Hanya saja, kata dia, hal itu jelas belum cukup membantu atau menopang keberadaan sarpras P0npes lantaran banyaknya yayasan Ponpes di Dapil-nya. Sunariawan mengaku, keluhan terkait sarpras di tingkat Ponpes merupakan aspirasi para wali santri dan pihak yayasan.
“Saat saya reses, itu yang mereka sampaikan. Nantinya, hal ini akan saya sampaikan saat sidang Paripurna,” ucapnya.
Selain peningkatan sarpras, kesejahteraan guru juga tidak luput dari perhatian pihaknya. Sebab, keberadaan sarpras dan kesejahteraan guru merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Dimana, guru juga memiliki tanggungan terhadap keluarganya yang mana harus dupenuhi. Maka, kesejahteraan guru juga harus diperhatikan, minimal ada insentif dari pemerintah.
“Kalau tidak salah, dulu ada insentif lewat APBD yang diberikan kepada guru di Yayasan Ponpes atau madrasah. Itu akan coba saya perjuangkan,” jelasnya.(Rsl, Loteng)