Rencana Kerja Tahunan DPRD NTB TA 2023
Matarammetro-Penjelasan Badan Musyawarah DPRD NTB terhadap jadwal kegiatan Dewan dan RKT DPRD NTB tahun 2023 yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD NTB Drs. H. Surya Bahari, M.M. dihadapan sidang paripurna penjelasan Gubernur NTB tentang nota keuangan daerah NTB dan Raperda APBD tahun 2023, Senin 21 November 2022.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan agenda kegiatan Dewan dan RKT DPRD NTB tahun 2023 bahwa, berdasarkan tata tertib DPRD Provinsi NTB nomor 1 tahun 2012 pasal 69 disebutkan,”Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang antara lain, ayat 1, mengkoordinasikan singkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dalam 5 tahun DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan Dewan.
Ayat 2. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun masa sidang, 1 masa sidang atau sebagian dari suatu masa sidang. Perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah dan jangka waktu penyelesaian rancangan perda.
Dalam proses penyusunan jadwal kegiatan rencana kerja tahunan tahun sidang 2023 Badan Musyawarah DPRD Provinsi NTB telah melakukan pembahasan dengan selektif yakni, Sekretaris Daerah, Bappeda, BPKAD, serta Biro Hukum Setda Provinsi NTB, berdasarkan masukan dan hasil rapat tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut.
Kegiatan masa sidang pertama bulan Januari sampai dengan April 2023.
- Rapat pimpinan penyampaian jadwal DPRD Provinsi NTB Tahun 2023 selama 1 hari.
- Mengikuti seminar atau workshop bimtek selama 4 hari
- Rapat gabungan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan selama 4 hari.
- Kunjungan DPRD NTB ke dalam daerah dan pengawasan selama 38 hari.
- Lanjutan pembahasan Raperda Gubernur selama 6 hari
- Pembahasan Raperda Prakarsa Gubernur atau inisiatif DPRD selama 10 hari.
- Silturrahmi bersama Gubernur 1 hari.
- Rapat kerja komisi atau alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja selama 10 hari.
- Kunjungan konsultasi atau study banding keluar daerah alat kelengkapan Dewan selama 16 hari.
- Pembahasan LKPJ Kepala daerah TA 2022 selama 10 hari.
- Reses selama 8 hari.
- Kunjungan kerja keluar negeri 8 hari.
- Sosialisasi Perda masing masing dapil 6 hari.
Masa sidang ke 2 dibulan Mei sampai dengan Agustus 2023.
- Rapat Paripurna penyampaian jadwal kegiatan DPRD Provinsi NTB masa sidang ke 2 tahun 2023 selama 1 hari.
- Mengikuti seminar atau workshop bimtek selama 4 hari.
- Rapat konsultasi pimpinan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan Dewan 4 hari.
- Rapat Paripurna pengusulan PLT Gubernur NTB 1
- Kunjungan kerja ke dalam daerah dan pengawasan 30 hari.
- Rapat kerja Komisi dan alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja selama 9 hari.
- Rapat paripurna penyerahan LHPBPKRI selama 1 hari.
- Rapat pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2022 selama 10 hari.
- Kunjungan konsultasi atau study banding keluar daerah alat kelengkapan Dewan selama 20 hari.
- Rapat pembahasan KUA PPAS TA 2022 selama 14 hari.
- Rapat pembahasan KUA PPAS Perubahan TA 2023 12 hari.
- FGD dan uji publik 14 hari.
- Reses 8 hari.
- Rapat Paripurna penyampaian hasil reses 1 hari.
- Sosialisasi Perda ke masing masing dapil 6 hari.
Masa sidang ke 3 bulan September sampai Desember 2023.
- Rapat Paripurna penyampaiaan jadwal kegiatan DPRD Provinsi NTB masa sidang ke 3 tahun 2023 selama 1 hari.
- Mengikuti seminar atau workshop Bimtek selama 4 hari.
- Pembahasan Raperda prakarsa Gubernur NTB selama 9 hari.
- Rapat pembahasan Perda APBDP TA 2023 10 hari.
- Rapat konsultasi pimpinan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan 4 hari.
- Kunujungan kerja ke dalam daerah dan pengawasan 37 hari.
- Pembahasan Raperda APBD TA 2024 12 hari.
- Kujungan konsultasi study banding keluar daerah alat kelengkapan Dewan 20 hari.
- Rapat kerja komisi atau alat kelengkapan dewan DPRD dengan mitra kerja selama 6 hari.
- Pisah sambut Gubernur dan PLT Gubernur NTB 1 hari.
- Rapat pembahasan program pembentukan Perda tahun 2024 . Rencan kerja tahunan tahun 2024 selama 2 hari.
- Rapat pimpinan dalam rangka peringatan HUT NTB 1 hari.
- Reses 8 hari.
- Sosialisasi perda dimasing masing dapil 6 hari. (N3G)
