Anggaran Belanja Mitra Komisi II TA 2023 Devisit 30%

Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi
Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi

Matarammetro- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang membidangi Perekonomian Daerah yang bermitra dengan 13 OPD yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata, Pertanian dan Perkebunan, Peternakan, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi, dan Pariwisata menggelar rapat secara estafet guna membahas penganggaran belanja OPD Mitra di Tahun Anggaran (TA) 2023.

Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi mengatakan bahwa hampir semua Mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Komisi II  diproyeksikan akan mengalami penurunan belanja ditahun anggaran 2023. Hal tersebut menurutnya disebabkan oleh celah fiskal di Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan drastis.

”Ini diakibatkan oleh karen celah fiskal kita di TA 2023 mengalami penurunan akibat target pendapatan yang tidak tercapai,” ungkapnya Senin 7 November 2022.

“Semua OPD Mitra mengalami penurunn belanja dengan rata rata presentasi penurunannya bervariasi kisaran 30%,”imbuhnya.

Menurutnya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah tahun 2023 cukup berat mulai dari isu akan terjadinya krisis global, resesi ekonomi, inflasi, dan devisit pangan.

“Mengantisipasi isu itu mestinya pemerintah harus sigap mempersiapkan langkah dan strategi  untuk menghadapi kemungkinan isu isu yang bisa saja terjadi ditahun 2023,”ujarnya.

Dengan kondisi tersebut pihaknya mengaku  pesimis bahwa langkah dan strtegi tersebut bisa dipersiapkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ketika melihat adanya penurunan anggaran belanja di rata rata OPD Mitra Komisi II.

“Kami pesimis pemerintah bisa sigap menghadapi kemungkinan terjadinya kondisi demikian ditahun 2023 karena dari sisi program dan kegiatan menurun akibat adanya penurunan belanja ini,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut pihaknya berharap agar dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) TA 2023, dapat menjadi prioritas yang semestinya diperhatikan daripada menganggarkan program program lain yang tidak memiliki daya ungkit untuk mengatasi dan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi ditahun 2023.

“Oleh karenanya kalau kita semua ingin melihat kondisi ekonomi kita cepat pulih, maka mestinya pemerintah harus dapat lebih fokus lagi memperhatikan seluruh OPD yaang bermitra dengan Komisi II dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegitannya,”ujarnya.

Hal senada juga disampaikn oleh Akhdiansyah anggota Komisi II yang juga mengaku pesimis terhadap capaian target industrialisasi akan tercapai ketika budget anggaran yang disipkan tidak memadai.

“Saya sih jelas pesimis apalagi ketika krisis pangan itu betul betul terjadi ditahun 2023. Tidak ada gambaran anggaran yang jelas untuk memaksimalkan industri seperti yang diharapkan oleh Dinas Perindustrian yang ingin memksimalkan industri gula. Kita minta hal itu diprioritaskan dan dikonsultsikan kembali dikomisi II dan Badan Anggaran,”terangnya.

Pihaknya jug berharap agar pemerintah dapat mengurangi anggaran yang tidak terlalu urgent dan kembali memprioritaskan anggaran untuk hal hal yang lebih prioritas.

“Kurangi nggaran belanja yang tidak produktif seperti Zerowaste dan Bea Siswa, kemudian arahkan ke hal hal yang lebih prioritas seperti industrialissi dan penanganan pangan,” sarannya.

Anggota komisi II lainnya juga berhrap agar dalam pembahasan KUA PPAS TA 2023 Pemerintah dapat lebih meprioritaskan pembenahan mulai dari hulu sehingga ekonomi NTB kedepannya dapat menjadi lebih baik.

“Sebab dari asumsi yang dilihat tahun 2022 alokasi anggaran cukup signifikan. Tapi ditahun 2023, alokasi nggaran yang diberikan itu terjun bebas sampai berkurng 30%”,pungkas Jalaludin.(N3G)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here