Matarammetro-PPKM selain melumpuhkan ekonomi mikro juga sangat mempengaruhi orang tua wali murid khususnya siswa siswi baru pada jenjang SMTP maupun SLTA khususnya terkait penyediaan seragam sekolah. 80% para wali murid mengeluhkan biaya untuk membeli seragam sekolah yang nota bene menjadi sebuah kebutuhan kelengkapan sekolah.
Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan [DIKBUD] Kota Mataram Drs. Haji Lalu Fatwir Uzali, S.Pd., M.Pd., diruang kerjanya mengatakan bahwa seragam sekolah bukanlah hal yang wajib, dan mengharamkan pihak sekolah khususnya SMTP se Kota Mataram mengadakan, menjual, hingga menyebut seragam sekolah, [Selasa, 14 September 2021].
‘’Seluruh sendi ekonomi, sosial, dan budaya sangat berpengaruh terhadap dampak pandemic, termasuk dalam hal belajar mengajar yang terpaksa harus didominasi dengan sistem dalam jaringan [ DARING] online. Sehubungan dengan situasi dan kondisi ini saya sudah mengatan kepada semua Kepala sekolah agar menghimbau para guru dan staf termasuk yang honor agar tidak mengurus masalah seragam sekolah dan menyerahkannya kepada yang non PNS seperti Kopsis atau Toko Sekolah agar tidak menimbulkan asumsi yang negatif. Dan saya haramkan Kepala Sekolah para guru dan staf, termasuk yang honor, untuk mengurus, mengadakan, menjual, mengarahkan, atau menyuruh, bahkan menyebut tentang seragam sekolah pada masa PPDB, ( Penerimaan Peserta Didik Baru) dan PPDB sudah selesai bulan Juli ,’’tegasnya.
Ditambahkannya juga bahwa siswa tidak diwajibkan berseragam dan bersepatu jika orang tuanya tidak mampu atau merasa tidak butuh seragam sekolah, dan diperbolehkan mendapatkannya diluar sekolah dengan caranya masing masing agar tidak menjadi beban. Lebih ditekankannya lagi kepada para wali murid agar mempertimbangkan faktor psikologis anak jika tak berseragam sehingga menjadi kebutuhan dan bukan karena diwajibkan. [N3G]
