Matarammetro — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat kualitas sumber daya manusia pengelola data sebagai bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan disusun berdasarkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Produsen Data dengan tema “Data Berkualitas untuk Perencanaan Pembangunan yang Lebih Tepat dan Berdampak” di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (1/10).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi NTB, Ahsanul Halik atau Aka, mengatakan penguatan kapasitas produsen data merupakan bagian penting dari penyelenggaraan NTB Satu Data. Sebab, kualitas pembangunan sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam melihat persoalan, menentukan prioritas, mengambil keputusan, hingga mengukur hasil pembangunan.
“Kegiatan ini bukanlah sekadar pekerjaan yang bersifat seremonial ataupun sekadar wacana. Ini adalah kerja bersama seluruh perangkat daerah, di bawah arahan dan bimbingan Bapak Gubernur,” ujarnya.
Menurut Aka, data tidak boleh dipandang sekadar sebagai kumpulan angka atau dokumen administratif. Data harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara utuh sehingga dapat digunakan pemerintah untuk memahami persoalan dan menentukan intervensi yang tepat.
“Data yang baik akan menghasilkan informasi yang baik. Informasi yang baik akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan dari keputusan yang tepat, kita berharap dapat menghadirkan pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Karena itu, Aka menekankan bahwa penguatan NTB Satu Data tidak cukup hanya dengan membangun sistem maupun portal digital. Di balik teknologi tersebut terdapat proses, standar, tata kelola, dan manusia yang menentukan apakah data yang dihasilkan benar-benar berkualitas.
“Portal boleh dibangun dengan teknologi terbaik, tetapi kualitas data tetap ditentukan oleh kualitas manusia yang menghasilkan data tersebut,” tegasnya.
Para produsen dan pengelola data, lanjut Aka, harus memiliki kompetensi, memahami tugas dan fungsinya, serta bekerja dengan integritas dan komitmen. Setiap data yang dihasilkan memiliki konsekuensi karena dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan menentukan arah pembangunan.
Kualitas data tersebut setidaknya harus ditopang oleh kebenaran, akurasi, kelengkapan, konsistensi, kejelasan definisi, serta kemampuan untuk dipertanggungjawabkan.
Aka mencontohkan pentingnya data yang tepat dalam menentukan kebijakan pelayanan publik. Dalam pembangunan fasilitas pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas, misalnya, pemerintah perlu mengetahui persebaran masyarakat yang membutuhkan layanan tersebut.
“Kita harus membangun berdasarkan data dan melihat karakteristik masyarakatnya. Jangan sampai fasilitas dibangun di suatu lokasi, tetapi masyarakat yang membutuhkan justru berada di lokasi lain,” katanya.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa kualitas data pada akhirnya berkaitan langsung dengan ketepatan kebijakan. Semakin baik pemerintah memahami kondisi masyarakat melalui data, semakin besar peluang program dan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan.
Dalam konteks tersebut, Dinas Kominfotik NTB sebagai wali data tidak dapat bekerja sendiri. Penguatan NTB Satu Data membutuhkan keterhubungan antara produsen data, wali data, pembina data, dan seluruh perangkat daerah sehingga proses pengumpulan, pengolahan, verifikasi, hingga pemanfaatan data berjalan dalam standar yang sama.
Aka menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB atas pembinaan, pendampingan, dan kontribusinya dalam penguatan statistik sektoral. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh perangkat daerah, khususnya para pengelola data, serta mitra pembangunan SKALA yang turut mendukung penguatan tata kelola NTB Satu Data.
“Apa yang kita miliki hari ini bukanlah hasil kerja satu institusi. Ini adalah hasil dari kerja bersama,” ujarnya.
Dari proses penguatan tersebut, Aka menyampaikan bahwa sekitar 830 data telah terkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Sementara Indeks Satu Data Indonesia NTB saat ini berada di kisaran 81 poin, meningkat dibandingkan capaian sebelumnya yang berada di kisaran 75 poin.
Capaian tersebut, menurut Aka, bukan alasan untuk berhenti, tetapi menjadi dasar untuk terus memperbaiki kualitas SDM, tata kelola, koordinasi, dan integrasi data.
Bimbingan teknis tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan pengelola data dalam mengolah dan menyajikan data secara komunikatif, termasuk melalui statistik, grafik, diagram, peta, dan infografis. Dengan demikian, data sektoral tidak berhenti sebagai angka atau tabel, tetapi dapat diterjemahkan menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan digunakan dalam proses pemerintahan.
Pada akhirnya, Aka menegaskan bahwa tujuan utama NTB Satu Data adalah membangun perubahan dalam cara pemerintah bekerja.
“Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan hanya satu data. Kita ingin membangun satu pemahaman, satu standar, satu proses, satu komitmen, dan satu semangat untuk menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Ia berharap pengetahuan yang diperoleh dalam Bimtek dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah, terutama dengan memperbaiki kualitas data sejak dari sumbernya.
Sebab, menurut Aka, data yang berkualitas bukan sekadar kebutuhan sistem pemerintahan, tetapi fondasi agar setiap rupiah pembangunan, setiap program, dan setiap keputusan pemerintah benar-benar diarahkan kepada kebutuhan masyarakat.(red)
