Matarammetro — Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H. Lalu Muhamad Iqbal dijadwalkan menyampaikan orasi ilmiah pada puncak Jambore Nasional (Jamnas) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) ke-4 Tahun 2026 di Hotel Lombok Garden Mataram, Minggu (20/9/2026). Orasi tersebut menjadi salah satu agenda utama sebelum rangkaian Jamnas ditutup, dengan mengangkat gagasan tentang masa depan ASN dan birokrasi di tengah perubahan teknologi, dinamika global, serta tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Sejumlah pejabat pusat turut dijadwalkan hadir, di antaranya Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.
Dalam orasi, Gubernur Miq Iqbal direncanakan akan menyoroti posisi strategis widyaiswara dalam menyiapkan ASN menghadapi perubahan. Widyaiswara tidak hanya dipandang sebagai pengajar, tetapi sebagai “arsitek pembelajaran” yang ikut membentuk kualitas aparatur dan birokrasi masa depan.
Gagasan itu akan diarahkan pada pentingnya menjadikan pembelajaran sebagai bagian dari transformasi organisasi, bukan sekadar kegiatan peningkatan kompetensi. Pengetahuan yang diperoleh ASN diharapkan tidak berhenti pada pemahaman, tetapi berkembang menjadi keterampilan, kinerja, dan pada akhirnya memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur juga direncanakan akan menyoroti bahwa transformasi birokrasi tidak cukup dilakukan melalui perubahan struktur, regulasi maupun pemanfaatan teknologi. Perubahan harus berjalan bersama perubahan cara berpikir dan cara kerja aparatur. Karena itu, ASN perlu terus belajar, beradaptasi dan mampu menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam perbaikan kinerja organisasi.
Dalam konteks transformasi digital, materi orasi juga akan mengangkat pentingnya kemampuan ASN menggunakan teknologi secara cerdas, etis, aman dan produktif. Teknologi tidak hanya dipandang sebagai sarana mempercepat administrasi, tetapi harus tetap memperkuat kualitas pelayanan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam birokrasi.
Salah satu gagasan kunci dalam naskah orasi tersebut adalah bahwa teknologi harus memperkuat kemanusiaan dalam birokrasi, bukan menggantikan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, kompetensi digital perlu berjalan bersama kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kepemimpinan, integritas dan orientasi pada kepentingan publik.
Miq Iqbal juga direncanakan akan mengaitkan kualitas ASN dengan ukuran yang lebih substantif. Keberhasilan pembelajaran aparatur tidak semata-mata dilihat dari jumlah pelatihan atau peserta yang mengikuti pendidikan, tetapi dari perubahan perilaku, peningkatan kinerja dan manfaat yang dihasilkan bagi organisasi serta masyarakat.
Perspektif tersebut sekaligus menempatkan widyaiswara sebagai penghubung antara pengetahuan akademik, kebutuhan organisasi, pengalaman praktis birokrasi dan persoalan nyata masyarakat. Ketika pengalaman lapangan bertemu dengan pendekatan ilmiah dan metodologi pembelajaran yang tepat, praktik baik di daerah dapat menjadi sumber pengetahuan yang dikembangkan dan direplikasi.
Jamnas APWI IV sendiri telah berlangsung sejak Sabtu (19/9/2026) di Hotel Lombok Garden Mataram. Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum DPP APWI Dr. Ir. Sugihardjo, M.Si., diawali Tari Tembolak Beak sebagai bagian dari penyambutan peserta dari berbagai daerah. Pada malam harinya, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P. menghadiri Gala Dinner Jamnas.
Dalam pembukaan, Ketua Umum DPP APWI menekankan peran widyaiswara sebagai penggerak inovasi dan peningkatan kinerja ASN. Jamnas diikuti 114 peserta, dengan 170 karya inovasi dan kreativitas. Forum ilmiah dalam rangkaian kegiatan tersebut juga menerima 101 artikel atau naskah, dengan 98 naskah dinyatakan lolos seleksi.
Rangkaian tersebut akan mencapai puncaknya melalui orasi ilmiah Gubernur NTB sebelum penutupan. Gagasan yang disiapkan menempatkan pembelajaran, inovasi, integritas dan kemampuan beradaptasi sebagai bagian penting dalam mempersiapkan ASN menghadapi masa depan.
Dengan demikian, Jamnas APWI IV di NTB tidak hanya menjadi ruang pertemuan profesi widyaiswara, tetapi juga ruang untuk mempertemukan pengetahuan, pengalaman dan gagasan tentang bagaimana ASN dan birokrasi Indonesia dipersiapkan menghadapi perubahan, sehingga pembelajaran aparatur pada akhirnya bermuara pada satu ukuran utama: kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin memberi manfaat bagi masyarakat.(red)
