Matarammetro-Pengungkapan kasus beras oleh APH di gudang mitra Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Desa Gelora, Kecamatan Sikur, Lombok Timur November 2025 dan Lombok Barat yang melibatkan oknum ASN menuai spekulasi dan dugaan serta tudingan terhadap keterlibatan Kanwil Bullog NTB.
Berkaitan dengan hal tersebut puluhan masa yang menyebut dirinya Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demo didepan Kanwil Bullog NTB yang menyampaikan 3 tuntutan tegas, yaitu: mendesak Kepala Kanwil Bullog NTB untuk mundur dari jabatannya, mendesak APH untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Direksi Bullog se NTB, Mendesak direksi Perum Bullog RI untuk mencopot Kepala Kanwil Bullog NTB.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Koordinator Umum Koalisi Pemuda Nusa Tenggara Barat Renggo Wawan Adriansyah Putra dalam wawancara usai aksi, Jum’at (19 Juni 2026).
“Kami telah melakukan investigasi dan menemukan beberapa persoalan, oleh sebab itu kami punya 3 tuntutan. Pertama mendesak Kabullog Wilayah NTB untuk mundur dari jabatannya, sebagai tanggungjawab moral karena kegagalan dan kelalaian dalam menjalankan tugas/ karena pada Juli 2025 telah terjadi pengoplosan beras , dan terbukti telah ada oknum yang ditangkap, dan di Gerung Lombok Barat,”terangnya.
Menurutnya kasus ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada backing dari Bullog NTB. Tuntutan kedua kata dia, mendesak untuk dilakukan audit terhadap direksi bullog se NTB yang dinilai sebagai perpanjangan tangan. Dan mendesak direksi Perum Bullog Pusat untuk mencopot Kepala Kanwil Bullog NTB.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bullog Wilayah NTB Rizal, dikonfirmasi terkait hal tersebut di beranda belakang Kanwil Bullog NTB mengatakan bahwa, pihaknya tidak menolak setiap penyampaian aspirasi oleh masyarakat selama masih dalam aturan aturan yang ada, Jum’at (19 Juni 2026)
“Kami tidak menolak teman teman yang katanya mewakili masyarakat dan pemuda untuk menyampaikan aspirasi. Kami sudah membukakan pintu lebar lebar dan mempersilahkan seluruh peserta aksi demo masuk, dan kita bicara duduk bareng. Tapi mereka tidak mau kalau tidak ditemui Kepala Kanwil Bullog NTB, sedangkan beliau tidak ada ditempat karena sedang tugas dinas luar pulau, oleh sebab itu ada saya mewakili sebagai Wakabullog Wilayah NTB,”terang Rizal.
Terkait isu pengoplosan tersebut Rizal menjelaskan bahwa hal tersebut sudah ditangani pihak APH dan telah dilakukan gelar siding perkara serta telah ditetapkan tersangkanya, demikian juga yang dilombok timur telah dilakukan penangkapan terhadap mitra Bullog.
“Mitra bullog ini adalah diluar pegawai bullog, bukan pegawai bullog, apabila ada keterlibatan orang Bullog sudah pasti APH akan melakukan pendalaman. Kami selalu kooperatif dengan APH untuk kemudahan proses penyidikan,”tegas Rizal.
Terkait tuntutan pencopotan Kakanwil Bullog NTB, Rizal memaparkan bahwa prosedur itu ada mekanisme, dan terkait upaya hukum APH semuanya sudah berjalan secaraotomatis.
“Pencopotan maupun pemberhentian ada alurnya, ada hierarkinya, ada mekanisme yang harus dijalani, pemeriksaan hokum tidak perlu didesak, secara otomatis proses hukumnya akan jalan dengan sendirinya, nah kalau memang ada oknum bullog yang terindikasi terlibat, maka akan ada proses hukum sesuai mekanismenya, da nada evaluasi kinerja,”pungkasnya.(red)
