Matarammetro- Belasan gabungan aktifis Mahasiswa menggelar orasi didepan gedung DPRD NTB yang menyampaikan sejumlah tuntutan khususnya dugaan harga jagung yang dinilai sangat merugikan petani, Senin (22 April 2024).
Orasi yang sedikit memanas tersebut diterima langsung oleh Akhdiansyah, SHI., (Guru To’i) anggota Komisi II DPRD NTB dengan berlesehan bersama para mahasiswa didepan gerbang pintu masuk gedung Udayana tersebut.
Setelah menyimak sejumlah tuntutan yang disampaikan oleh para mahasiswa dalam orasi tersebut, Akhdiansyah mengaku sebagai Dou Mbojo asli turut prihatin dengan kondisi tersebut dan menyatakan pihaknya dalam posisi yang sama dengan para mahasiswa.
“Dalam minggu minggu kemarin saya turun ke Bima Dompu, saya sudah bertemu langsung dengan masyarakat Manggalewa dan menyerap informasi terjadi penangkapan masyarakat yang melakukan boikot jalan karena tuntutan yang sama termasuk juga di Pekat dengan peristiwa yang sama,”ujarnya mengawali jawabannya.
Akhdiansyah menyampaikan rasa terimakasihnya juga kepada para mahasiswa yang telah menyampaikan suara publik, yang mengusung kepentingan bersama dan kedepan akan difasilitasi dan berjanji atas nama Komisi II DPRD NTB akan menjembatani kebutuhan tersebut.
“Dari sejumlah tuntutan yang disampaikan, ini wajib dan harus segera dilaksanakan. Hari ini secara kebetulan sedang berlangsung rapat di Komisi II dengan mitra kami. Tuntutan saat ini menjadi atensi kami dari dapil 6 NTB. Saya atas nama masyarakat yang mewakili NTB 6 Komisi II DPRD NTB insyaallah akan menindak lanjuti dan bersama rekan rekan akan mengawal masalah ini,”jelasnya.
Akhdiansyah juga mengaku pernah melakukan riset soal jagung selama 9 bulan pada tahun 2018 lalu dan menemukan mata rantai permainan harga jagung.
“Pemerintah sudah mengeluarkan ketetapan HPP diangka Rp 2.000,- namun dilapangan menjadi 4.000,- dengan matarantai yang sangat panjang dari perusahaan hingga tingkatan tingkatan jenjang distributor dan pengepul. Kalau tidak ada informasi fakta dilapangan seperti ini maka susah untuk melakukan perubahan. Namun adanya regulasi yang mengatur HPP yang sudah disuarakan DPRD, Pemerintah juga menyuarakan bahwa Dompu, Bima dan Saumbawa adalah daerah yang memberikan kontribusi jagung nasional,”paparnya.
Diakhir penjelasannya Akhdiansyah juga berjanji akan mebahas persoalan tersebut hingga ke DPRRI.(RED)