Matarammetro-Meningkatnya kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak anak menurut data tahun 2023 merupakan tantangan yang menggelitik segenap unsur pembangunan SDM yang selaras dengan titik berat pembangunan Nasional yang pilar utamanya bertumpu pada sumberdaya dan mentalitas generasi muda.
Hal tersebut mendorong Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB melakukan berbagai upaya sebagai langkah pengendalian dan pembangunan SDM generasi muda dengan melakukan kolaborasi bersama BNN NTB dan TP PKK NTB dalam sebuah rapat koordinasi (RAKOR) Ketahanan Keluarga Anti Narkoba diruang rapat BNN NTB, Selasa 23 April 2024.
Rakor yang dihadiri oleh Dikbudpora KLU, Bakesbangpoldagri KLU, Dinas Sosial KLU, TP PKK KLU, TP PKK Desa Medana beserta Kades dan Sekdesnya tersebut berlangsung dengan serius dalam pembahasan sejumlah kasus kekerasan dengan pemateri pertama disampaikan oleh Ketua Pokja 1 TP PKK NTB Hj. Dini Haryati, SKM.,S.Sos., dengan judul Sinergitas Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba dalam tema Analisa Situasi Permasalahan Anak dan Remaja di NTB.
Dalam tema tersebut dipaparkan tentang meningkatnya perkawinan usia dini anak di NTB karena pengaruh bebas penggunaan androit yang tak terkendali yang disebutnya PAAREDI (Pola Asuh Anak Remaja di Era Digital). Menurutnya relasi anak dengan teman sebaya dan keluarga/orang tua sangat mempengaruhi kehidupan pada rentang usia remaja (10-24 tahun).
Sementara itu Kepala DP3AP2KB NTB Dra. Nunung Triningsih, MM., pemateri ke 2 dengan judul Optimalisasi Program Ketahanan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan pentingnya tindakan pencegahan dan pengamanan anak di satuan pendidikan serta tindakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak mengingat data kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2020-2023 terjdi peningkatan yang mana kasus terhadap perempuan dewasa didominasi pada kekerasan fisik dan anak (perempuan dan laki laki) didominasi oleh kekerasan seksual.
“Pemda sudah melakukan upaya dalam rangka optimalisasi keluarga dengan penetapan regulasi terkait ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak antara lain berupa penerbitan perda no 2 tahun 2009, perda nomor 8 tahun 2015, perda nomor 4 tahun 2018, perda nomor 5 tahun 2021, pergub nomor 59 tahun 2014, pergub nomor 24 tahun 2019, pergub nomor 51 tahun 2021, pergub nomor 67 tahun 2022, dan pergub nomor 34 tahun 2023,”paparnya.
Menurutnya untuk mendukung upaya upaya Pemda tersebut pihaknya akan lebih menggeber lagi program Provinsi, Kabupaten/Kota Layak Anak dengan merangkul dan melibatkan semua unsur terkait dalam melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat.
Usai Rakor tersebut Kepala DP3AP2KB NTB Dra. Nunung Triningsih, MM., mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan 10 Kabupaten/Kota di NTB.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota se NTB, serta koordinasi garapan dengan OPD terkait, hingga saat ini kami sedang melakukan langkah pendampingan di kabupaten/kota. Khususnya di Lombok semua sudah ada pendamping terkait input data dan persiapan dokumen dokumen,”ujarnya.
Menurutnya pengaruh narkoba sangat mempengaruhi tindakan kekerasan terhadap anak karena terkorelasi dengan pola asuh.
“Selain itu anak anak juga kurang kesibukan, jika ada diberikan kegiatan kesibukan, akan dapat mencegah anak anak terjerumus dalam pergaulan dan pengaruh narkoba. Oleh sebab itu kami sangat berterimakasih dengan kehadiran unsur Dikbudpora KLU yang kami harapkan dapat melakukan peningkatan ekskul untuk menambah kesibukan siswa di sekolah,”ungkapnya.
Terpisah Drs. H. Nur Rachmat, Apt selaku Kabid P2M BNNP NTB diruang kerjanya menjelaskan bahwa masalah narkoba di NTB membutuhkan perhatian serius dari segenap unsur dan elemen masyarakat.
“Terkait dengan masalah narkoba di NTB dalam kondisi yang perlu perhatian dan kewaspadaan yang tinggi secara terus menerus tidak boleh lengah. Kita mengetahui bahwa yang menjadi fokus penanganan narkoba ini adalah harus memperhatikan perkembangan anaka anak dan remaja yang sehat dan aman agar dapat tercapai target Provinsi, Kabupaten/Kota Layak Anak dan tetap bersinergi dengan kegiatan kegiatan yang sudah berlangsung di OPD lain,”jelasnya. (red)