Matarammetro-Sikap Pemda Lombok Barat yang dinilai berpihak kepada kubu Anak Agung dalam sengketa Pura Lingsar menuai protes keras dari kubu Pengurus Krama Pura Lingsar Sad Kahyangan Jagad dengan melayangkan surat protes yang dialamatkan kepada Sekda Lobar CQ Kadis Pariwisata Lobar dengan nomor surat 20/KPL.SKJ/XI/2023 yang tertanggal 18 November 2023.
Surat yang ditembuskan ke sejumlah instansi terkait tersebut mendapat respon balik dari Bakesbangpoldagri berupa undangan rapat yang akan menyikapi isi protes pengurus krame pura lingsar tertanggal 21 November 2023 di ruang rapat NKRI Bakesbangpoldagri NTB yang digelar Kamis 23 November 2023.
Namun perhelatan rapat yang mengundang sekitar 14 unsur terkait tersebut dinilai Ketua Krame Pura Lingsar sebagai rapat yang mubazir karena dianggap keluar dari tujuan dan maksud undangan.
Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Ir I Gede Swartha, Ketua Krama Pura Lingsar Sad Khyangan Jagat 2022 – 2027 di Lokasi Pura Lingsar usai mengikuti rapat undangan Bakesbangpoldagri, Kamis 23 November 2023.
Swarthe mengaku dikecewakan pihak Bakesbangpoldagri yang dianggapnya sengaja mengalihkan topik utama rapat ke hal hal yang bersifat tidak urgen dan menjadi sebuah debat kusir yang sangat mubazir.
“Didalam undangan yang dilayangkan Bakesbangpoldagri kepada kami jelas tertuang dalam perihal suratnya yang menyatakan protes atas sikap terhadap Pemda Lobar, namun mengapa dalam rapat itu yang dibahas diluar konteks tujuan sesungguhnya. Kami sangat kecewa dengan Bakesbangpoldagri. Didalam surat protes yang kami layangkan kami menyatakan tidak bertanggungjawab terhadap keamanan jika gelaran event pujawali 27 November mendatang menimbulkan gesekan. Sedangkan dalam surat undangan sebagai balasan surat kami yang mengatakan akan menyikapi protes kami tersebut. Tetapi kenyataannya dalam rapat itu mereka hanya mengutamakan event saja dan saya nyatakan rapat gagal dan mubazir karena mengabaikan hak hak kamisehingga tidak ada kesimpulan yang positif,”ungkapnya.
Menurutnya semestinya rapat tersebut menghasilkan kesimpulan yang dapat menetapkan pihak mana yang berhak sebagai panitia acara sakeral Puja Wali yang merupakan ritual dua agama yang dipersaudarakan yakni Muslim dan Hindu.
Dituturkannya juga bahwa pihaknya adalah pengemban mandat berupa SK yang diterbitkan tahun 1976 oleh Dirjen Bimas Hindu dan Budha yang menyebutkan seluruh aset harta kekayaan yang diberikan oleh raja kepada pura lingsar dikembalikan sepenuhnya kepada pengamong yang ada disekitarnya. Namun semuanya akan dikaburkan lagi oleh pihak AA mengklaim sebagai pewaris yang mau menertibkan aset pura yang ada di Lombok Barat, termasuk Lingsar.
Lebih jauh Swarthe memaparkan bahwa hasil ritual Puja Wali diimplementasikan dalam bentuk perang topat, karena berkahnya ada dalam perang topat.
“Hasil dari pelaksanaan Puja Wali ini dijawantahkan dalam perang topat, karena berkahnya ada dalam perang topat. Nah perang topat inilah yang dilaksanakan oleh saudara saudara kami Muslim suku sasak didalam wadah yang disebut ”KEBON ODEK”. Didalam Kebon Odek itu ada yang namanya “BOTOL MOMOT”. Botol Momot adalah botol kosong yang ditutup rapat, dibungkus kain kuning yang mencerminkan cahaya Asma’ul Husna yang diyakini oleh masyarakat Lingsar sebagai Maha Dewa yang memberkahi dan memberikan kami kesejahteraan dan ketentraman,”paparnya.
Dikatakannya juga bahwa semua sesajian yang ada di “Kebon Odek”berjumlah 9 macam yang diambil dari sejumlah sumber penghidupan seperti hewan terdiri dari 9 jenis, ikan air tawar terdiri dari 9 jenis, ikan laut 9 jenis, buah buahan 9 jenis, dedaunan 9 jenis dan yang lainnya semua serba 9 jenis. Jika ritual perang topat mendapat berkah atau restu dari sang pencipta maka botol momot akan berisi air dengan sendirinya yang akan dibagi bagikan kepada masyarakat sebagai bebubus dalam pertanian, perkebunan dan usaha usaha lainnya agar mendapat berkah juga.
“Namun pelaksanaan Puja Wali dan Perang Topat dari tahun 2021 dan 2022 Botol Momot tidak pernah berisi air, artinya dapat disimpulkan bahwa sudah 2 kali pelaksanaan ritual sakeral ini tidak diberkahi sang pencipta karena diwarnai nafsu dan keserakahan, selanjutnya dapatkah kita mengintrospeksi diri dari peristiwa sakeral yang telah terjadi ? mari kita kembali merenung diri,”ujarnya sebagai himbauan agar lebih bijaksana.
Sementara itu ditempat yang sama David Firmansyah Ketua Pemuda Sasak menyinggung soal penyesatan isyu yang dikembangkan sejumlah oknum tentang hasil PTUN kepengurusan PHDI yang dianggap sudah tidak kompeten.
“PTUN itu adalah peradilan tata usaha negara yang menangani urusan kelengkapan administrasi saja. Putusan PTUN hanya melakukan verifikasi kelengkapan SHU PHDI pusat. Karena kelengkapan administrasinya masih dinilai kurang maka dinyatakan belum syah yang selanjutnya dibatalkan sementara sembari menunggu proses penyempurnaan administrasi. Setelah dilengkapi apa yang anggap kurang oleh PTUN maka diajukan kembali hingga dianggap sempurna dan disyahkan. Bukan berarti putusan itu adalah putusan eksekusi, karena PTUN bukan perdata atau pidana. Nach ini yang orang kurang pahami sehingga sering dijadikan alat untuk menyesatkan publik,”terangnya. (N3G)