Matarammetro-Ratusan masa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Koorcab Wilayah Bali Nusa Tenggara menggelar aksi unjuk rasa (Selasa 14 November 2023) yang menuntut DPRD NTB menghentikan operasional PT. AMNT karena dituding tidak memberikan dampak sosial yang signifikan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan PAD, dan CSR yang belum dikeluarkan hingga mencapai 400 M,- lebih. Selain itu juga PT AMNT dituding mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja asing.
Ditengah terik matahari tersebut para masa aksi kian memanas setelah salah seorang peserta wanita pingsan terkulai lemas akibat dehidrasi. Situasi memanas tersebut kian terkesan beringas ketika masa aksi mencoba memaksa masuk dengan menerobos barisan petugas Kepolisian Polda NTB yang dibantu petugas Pengamanan Dalam (PAMDAL) DPRD NTB yang bertahan dari dorongan masa aksi yang juga melakukan pelemparan botol dan ban bekas.
Petugas Keamanan sempat dibuat panik ketika sebagian masa aksi berlarian mencoba menerobos pintu gerbang selatan gedung Udayanan tersebut namun dapat dihalau para petugas.
Ditengah situasi tegang dan memanas tersebut muncul dengan berani Nauvar Furqony Farinduan, S.H., MBA wakil ketua 1 DPRD NTB yang didampingi Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup H. Achmad Puaddi FT., S.E., didampingi Sekretaris Komisi IV Sudirsah Sujanto, S.Pd.B., S.Ip., beserta sejumlah staf Setwan NTB yang meredam situasi dengan menyampaikan segala upaya yang pernah ditempuh pihak DPRD NTB terkait dengan hutang CSR PT AMNT, (Selasa 14 November 2023).
“Saya disini menerima adek adek sekalian karena sejatinya juga perjuangan kami di DPRD NTB. Kami sudah 3 kali menghadap Kementrian terkait hal hal kontribusi, terlebih tentang CSR PT AMNT. Hari ini pun kami sedang melaksanakan rapat koordinasi, mudah mudahan PT AMNT bisa menjawab karena kita mendorong PT AMNT secara bersama sama,”jelas Farin dihadapan masa aksi yang dihadapinya dengan duduk lesehan bersama didepan gerbang selatan gedung Udayana dibawah terik matahari siang bolong.
Ditambahkan Farin bahwa DPRD NTB selain sudah melakukan koordinasi dengan kenterian dalam negeri, juga pernah melakukan koordinasi dengan Kementrian Keuangan RI, dan Kementrian ESDM RI yang kaitannya dengan ulah PT AMNT khususnya hutang CSR yang belum dibayarkan.
Secara tekhnis Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB H. Achmad Puaddi FT., S.E., mengatakan, akan menindak lanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh masa aksi PMII. (Selasa 14 November 2023).
“Sesuai tupoksi kami seperti yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD NTB, insyaallah aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui PMII akan kami tindak lanjuti. Tidak boleh ada perusahaan atau apapun namanya di NTB yang tidak memberikan dampak positif, jangan sampai masyarakat hanya kebagian gigit jari. Item item tuntutan yang disampaikan oleh pergerakan PMII insyaallah sesuai dengan mekanisme yang ada akan ditindak lanjuti sesuai kelembagaan DPRD NTB. Jika AMNT tidak bisa memberikan kontribusi akan kita lakukan tindakan penutupan operasionalnya,”jelasnya memberikan angin segar kepada masa aksi.
Aksi demo PMII tersebut berakhir dengan damai setelah Wakil ketua DPRD NTB dan Komisi IV DPRD NTB menandatangani Pres Release redaksi tuntutan PMII sebagai bukti telah diterima DPRD NTB dengan respons positif.(N3G)
