Matarammetro-Dalam penyampaian pandangan umumnya dalam sidang peripurna penyampaian pandangan umum fraksi fraksi DPRD NTB yang digelar Rabu 5 Juli 2023, fraksi PKS menilai pelaksanaan gelaran event WSBK dan MXGP merugi hingga meminta dihentikan pnyelenggaraannya.
Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diiringi salawat dan salamnya kepada Rasulullah dan keluarganya.
“Sebagaimana kita ketahui bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terakhir periode pemerintahan pasangan Zul Rohmi berakhir pada September 2023. Pemerintahan yang dimulai dengan tantangan dan ujian yang berat berupa gempa bumi yang panjang dan menimbulkan kerusakan infrastruktur yang besar dan secara langsung berdampak pada beratnya realisasi APBD selama beberapa tahun, yang disusul pandemic COVID 19 yang memberikan dampak ekonomi yang berat. Pemprov NTB bersama masyarakat telah mampu melalui masa-masa sulit tersebut,”ujarnya.
Terkait dengan ikhtiar bersama sama mewujudkan pembangunan yang berkwalitas ditopang dengan kemandirian anggaran daerah kita berharap NTB ke depan menjadi lebih baik dan lebih Gemilang.
Fraksi PKS memberikan ucapan selamat atas prestasi WTP 12 kali pemprov NTB yang menurutnya, akuntabilitas lapran keuangan daerah berjalan dengan baik.
“Namun demikian BPK menyertakan temuan sekaligus menjadi persoalan yang harus dituntaskan. Yaitu belum terbayarnya dana bagi hasil keuntungan bersih PT AMNT Sesuai perintah UU no 3 tahun 2020 tentang nirlaba pasal 129. Berdasarkan hitungan BPK, hak Pemprov NTB lebih dari 104 M dari 2020 sampai 2022 yang harus dibayar PT AMNT. DBH PT AMNT sangat diperlukan daerah saat ini, terutama ditengah persoalan defisit anggaran dan belanja pemprov NTB. Penyelesaian hutang daerah pada kontraktor serta program pembangunan lainnya. Kita juga perlu menyiapkan dan mengupgrade ekonomi lokal dan merespon terbangunnya kawasan kawasan ekonomi seperti Smelter, Mandalika, Samota. Untuk itu pemerintah harus segera menyiapkan skema SDM, produck dan industry untuk berperan aktif diberbagai investasi didaerah. Sekali lagi dibutuhkan biaya yang besar untuk itu. Sehingga Fraksi PKS mendesak untuk mengupayakan dengan serius terealisasinya semua hak hak finansial Pemprov NTB”.
“Fraksi PKS mengapresiasi atas geliat ekonomi dalam penyelenggaraan ivent internasional di NTB yaitu MotoGP, WSBK, dan MXGP. Walaupun sempat heboh karena dianggap penyelenggaraan ivent tersebut khususnya WSBK mengalami kerugian. Isu ruginya penyelenggara WSBK menjadi konsumsi publik secara internasional bahkan diusulkan untuk tidak digelar lagi. Tentu saja kita berharap ivent ivent internasional tersebut tetap dipertahankan mengingat kontribusinya terhadap perputaran uang didaerah sangat tinggi”.
“Fraksi PKS juga mengapresiasi terselenggaranya MXGP Samota dan Selaparang Lombok yang memberi keyakinan bahwa NTB berpeluang menjadi destinasi sport tourisme. Namun demikian Fraksi mendorong untuk disiapkan skema pengembangan ekonomi lokal jangka pendek dan janghka panjang atas penyelenggaraan ivent tersebut. Hingga ivent dunia di NTB memberi manfaat maksimal bagi ekonomi lokal secara berkesinambungan dan berkeadilan”.
“Dalam konteks pendapatan dan belanja, provinsi NTB mengalami devisit anggaran lebih dari 500 miliar tahun 2022. Devisit menjadi keniscayaan ketika dibutuhkan banyak pengeluaran untuk pembangunan daerah selama masih dalam level aman sesuai undang-undang. Masyarakat perlu distimulus dengan banyaknya pembangunan untuk mengakselerasi kegiatan ekonomi, dengan proyek proyek pemerintah tentu akan menghidupkan sektor perdagangan barang dan jasa yang menciptakan peluang lapangan kerja untuk masyarakat.”
“Dilihat dari realisasi pendapatan NTB tahun 2022 sebesar 93,51%, dari 5,670 T menjadi 5,302 T. Realisasi anggaran mengalami penurunan 0,46% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Karena itu kami mendorong Pemprov NTB untuk terus berupaya melakukan intensifitas dan ekstensifikasi untuk peningkatan pendapatan”.
“Realisasi dari selisih pendapatan pajak daerah adalah 96,58% atau mencapai 1,706 T. Dalam membaca realisasi pajak ketika hampir mencapai 100% kita dapat menentukan kemungkinan proses pungutan yang efektif dan kondisi ekonomi masyarakat yang cukup stabil. Semoga penarikan pajak tetap menjaga proporsionalisme sebagai penunjang usaha di daerah”.
“Masalah yang perlu menjadi perhatian adalah minimnya realisasi retribusi daerah yang jauh dari target hanya 14,455 M dari 32,747 M dari yang ditargetkan. Dibutuhkan langkah langkah evaluatif dan upaya kongkrit untuk menggenjot pendapatan retribusi”.
“Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditahun 2022 belum mencapai target maksimal dari 60,349 M yang ditargetkan, terealisasi sebesar 50,616 M atau 83,87%, mengalami peningkatan 9,41% dari tahun sebelumnya”.
“Realisasi lain lain PAD yang syah masih jauh dari target, dari 879,235 M terealisasi 59,24% atau 530, 862 M, Fraksi PKS berharap akurasi dalam menargetkan sehingga sehingga pemprov dianggap akurat dalam merencanakan pembangunan walaupun disadari ekonomi masih belum bergeliat secara normal seperti tahun sebelumnya”.
“Dilihat dari kemandirian fiskal dana transfer dalam APBD Provinsi NTB berkontribusi sebesar 56,71%, atau sebesar 2,978 T dari total APBD 5,302 T. Walaupun masih besar porsi transfer pusat, namun hampir separuhnya merupakan kontribusi PAD. Semoga kedepan kapasitas fiskal NTB makin lebih mandiri dengan PAD lebih tinggi porsinya daripada transfer pusat”.
“Terkait belanja, fraksi PKS mengamati realisasi mencapai 92,98% atau 5,873 T dari realisasi sebesar 6,317 T. PKS mendorong pemprov NTB untuk mengutamakan belanja yang mendorong tercapainya RPJMD yang sudah ditetapkan diantaranya mensukseskan industrialisasi di NTB”.
“Fraksi PKS memberi kepercayaan kepada Pemprov NTB untuk terus memperbaiki keadaan neraca yang terdiri dari kekayaan aset dan kewajiban. Terutama fraksi PKS masih masih lebih penting mendorong skema skema penyelesaian hutang hutang daerah terhadap dunia usaha sehingga memberi kepastian bagi dunia usaha di NTB. Kami Fraksi PKS menganggap pemerintahan Zul Rohmi selama 4 tahun sudah berjalan dengan baik”.(red)