Matarammetro-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 yang telah resmi ditetapkan Prsiden Djokowi pada 30 Desember 2022 lalu dinilai sangat kontroversi tersebut memancing reaksi dan kecaman keras sejumlah elemen dan Ormas pekerja Indonesia. Beleid yang terdiri dari 186 pasal dan setebal 1.117 halaman tersebut membuat masyarakat Indonesia geger karena beberapa poin dianggap merugikan pekerja di tanah air.
Pergolakan penolakan dan tuntutan pencabutan kembali UUCK yang sudah terlanjur ditetapkan tersebut secara masive terjadi diseantero Republik Indonesia.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pun telah berlangsung 3 gelombang aksi masa yang berorasi didepan gedung DPRD NTB dari mahasiswa hingga ormas pekerja.
Dalam gerakan penolakan gelombang ke 3 tersebut puluhan pekerja dan karyawan swasta di NTB yang tergabung dalam DPW Sarikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB menggelar unjuk rasa susulan didepan gedung DPRD Provinsi NTB (Selasa 14 Maret 2023) yang diterima Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd., diruang Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan) DPRD NTB sementara menunggu anggota Komisi V yang belum sampai.
Haji Bohari Muslim Anggota Komisi V DPRD NTB didampingi Sekretaris DPRD Provinsi NTB – Drs. H. Surya Bahari, MMPd., menerima 10 orang perwakilan masa aksi diruang komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Perempuan) DPRD NTB dan menampung aspirasi mereka yang menuntut pencabutan Perpu UUCK Nomor 2 Tahun 2022 dan sejumlah keluh kesah lainnya.
Haji Bohari Muslim Anggota Komisi V DPRD NTB dalam penerimaannya menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan aksi SPSI sama dengan aspirasi yang diperjuangkan DPRD NTB dan sangat berdampak juga kepada kinerja anggota DPRD.
“Kami juga terdampak seperti dampak yang saudara saudara sampaikan. Kami sudah perjuangkan dan suarakan. Namun ana pembatas yang belum mampu kami tembus dipusat. Padahal kami sudah menolaknya namun MK sudah membuat putusan. Kami terima sapirasi ini dan akan kami sampaikan kepada Ketua DPRD NTB untuk ditandatangani sebagai dasar kami untuk menindak lanjutinya ke DPRRI,” terangnya.
Ketua KSPSI NTB Yustinus Habur usai diterima diruang komisi V DPRD NTB mengaku cukup puas atas penerimaan pihak DPRD NTB melalui Komisi V.
“Kami hanya menuntut pencabutan Perpu UU Cipta Kerja yang sangat merugikan rakyat. Saya yakin DPRD NTB akan mampu merealisasikan tuntutan kami. Terlebih lagi kami disambut dengan cukup hangat dan penuh kekeluargaan. Kami puas menyampaikan isi hati kami,”ujarnya sembari berlalu.(N3G)