Matarammetro-Harga ayam pedaging (broiler) anjlok di pasaran, sejak pekan lalu dikahabrkan mencapai harga Rp 10 ribu perkilogram yang disebabkan terjadinya penyelundupan besar besaran oleh perusahaan kapitalis yang tak terdeteksi petugas.
Hal tersebut menyebabkan kerugian besar diderita ratusan peternak mandiri hingga ada yang mengalami bangkrut total. Jerit tangis mereka ditumpahkan diruang komisi II DPRD NTB, Kamis 9 Maret 2023.
Direktur LSM Garuda Indonesia Muhammad Zaini, SH., MH, sekaligus Korlap Aksi mengatakan, saat ini peternak ayam lokal menghadapi situasi yang sangat sulit. Banyaknya integrator kapitalis(perusahaan raksasa, Red) di bidang peternakan yang masuk ke pasar tradisional NTB yang berdampak pada harga jual ayam tergilas, anjlok dan tidak sebanding dengan modal produksi yang dikeluarkan peternak.
“Kami dari Garuda Indonesia bersama PINSAR (Persatuan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia) NTB menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD NTB untuk menyuarakan apa yang dihadapi rakyat saat ini,” teriaknya di depan Gedung DPRD NTB, Kamis (09/03/2023).
Sekitar 30 menit beraksi di depan Gedung DPRD NTB, perwakilan Garuda Indonesia dan PINSAR NTB diterima oleh perwakilan Komisi II DPRD NTB.
Di dalam ruang rapat Komisi II, Zaini kembali mengatakan bahwa saat ini mesyarakat, khususnya peternak ayam lokal sedang menghadapi masalah besar terkait harga jual hasil produksi yang jauh di bawah biaya produksi. Hal ini disebabkan adanya beberapa “perusahaan besar” peternak ayam yang masuk ke NTB dan menjualnya jauh di bawah harga yang diharapkan peternak tradisional.
“Kondisi ini sangat merugikan peternak rakyat di NTB, seperti terlihat saat ini bahwa harga ayam di Lombok hanya Rp 12 ribu perkilogram. Minggu lalu bahkan hanya Rp 10 ribu. Ini tentu membuat peternak rakyat akan tertekan karena rugi,” tegasnya.
Keadaan tersebut menurut Ketua LSM Garuda dipicu oleh hadirnya integrator atau perusahaan besar. Sebab kehadiran mereka selain sebagai produsen bibit dan pakan, perusahaan ini juga turut bertenak atau membudidaya sehingga tentu hasil produksinya terjual dengan murah. Selain itu disampaikannya juga bahwa para integrator kapitalis tersebut kerap melakukan penyelundupan besar besaran dibalik izin yang dikantonginya.
aksi masa yang dikoordinir oleh LSM Garuda Indonesia mengusung sejumlah tuntutan yakni, Menuntut adanya stabilisasi harga serta penetapan harga acuan ayam broiler untuk tetap menjaga dan memelihara keberlanjutan UMKM peternak ayam broiler di NTB, Meminta Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD NTB untuk mengusir perusahaan peternakan luar dari Bumi Sasambo dan Bumi Pertiwi, Pemerintah Provinsi NTB harus menciptakan iklim usaha unggas lokal yang kondusif dan berpihak kepada peternak rakyat lokal, Menuntut kepada DPRD NTB agar membuat peraturan daerah (Perda) tentang tata kelola hulu usaha peternakan.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan melalui Aksi Damai ini dapat ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB pada khususnya,” tutup Zaini.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyar Indonesia (PINSAR) NTB, Fathurrahman menambahkan, harga ayam broiler saat ini sangat memprihatinkan. Sebab dengan harga Rp 12 ribu, para peternak harus mengalami kerugian yang amat besar.
“Pakan saja kita keluarkan sampai Rp 9.500, bagaimana mau untung, malah rugi banyak. Harusnya di angka Rp 21 ribu untuk dapat untung,” bebernya.
Disampaikan, pada Oktober 2022 lalu PINSAR NTB sempat bersurat kepada Komisi II DPRD NTB, tapi saat itu tidak ditanggapi. Dari itu, dirinya didampingi LSM Garuda Indonesia berinisiatif hearing.
“Masalah paling besar jika para perusahaan besar ini panen, peternak mandiri mati karena persaingan harga. Enam bulan terakhir kita sampai jual aset untuk menutupi kebutuhan operasional dan lainnya. Ada juga anggota kami yang menambah kredit bank, meskipun itu belum bisa membuat kita bangkit kembali. Harapan kami agar perusahaan besar ini membeli ayam kami, bukan justru ikut membudidaya,” tegasnya di depan para Wakil Rakyat.
Nurul Huda, Sub Kor Tata Niaga Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang turut hadir dalam hearing tersebut menjelaskan bahwa beberapa kali pihaknya bersama PINSAR sudah duduk bersama membahas persoalan ini. Sedangkan terkait adanya perusahaan besar yang diduga memonopoli harga ayam, bukan wewenang Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.
“Soal Izin perusahaan itu urusan Dinas Penanaman Modal. Yang jelas kami juga sudah remuk menyusun Pergub soal peternakan. Kemudian kami harap pada pertemuan berikutnya, perwakilan kabupaten/kota juga harus hadir. Sebab mereka yang mengetahui wilayah masing-masing,” tuturnya.
Menanggapi harapan dari Garuda Indonesia dan PINSAR NTB, Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Abdul Rauf mengaku siap menampung aspirasi masyarakat, khususnya peternak ayam lokal. Bahkan dirinya berjanji bakal memanggil semua pihak terkait dalam waktu dekat.
“Kita akan panggil juga perusahaan besar tadi, instansi terkait dan perwakilan peternak. Kita akan rembukkan bersama untuk mencari jalan tengah. Kami juga berharap agar peternak mandiri ini tidak merugi dan justru jadi korban,” janjinya.(red)