Matarammetro-Pemilihan Kepala Daerah Provinsi NTB sudah diambang gerbang, sejumlah nama karateker mulai menggelinding. Siapa saja yang bakal menjadi Pj Gubernur setelah Masa tugas Haji Zulkielimansyah dan Hj. Rohmi berakhir . Sebagaimana diketahui bahwa masa tugas Gubernur dan Wakil Gubernur NTB berakhir pada 19 September 2023. Sehingga Presiden akan menunjuk Pj Gubernur guna mengisi kekosongan jabatan menjelang pilkada serentak pada September 2024.
Politisi Udayana melalui Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda berharap Pj. Gubernur NTB dijabat Putra daerah. Namun Gubernur NTB DR. Zulkieflimansyah menyebut di Pemerintah Pusat juga banyak tersedia.
Pada periode kali ini aturan baru mengharuskan Lembaga DPRD dipastikan ikut memberikan rekomendasi melalui rapat paripurna siapa yang diusulkan sebagai penjabat gubernur termasuk Pj Gubernur NTB.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie saat ditemui sejumlah awak media di gedung DPRD NTB beberapa hari lalu.
Menurut Hj. Baiq Isvie, pihaknya akan melakukan rapat paripurna untuk menenentukan siapa saja yang akan direkomendasikan sebagai Pj Gubernur NTB yang menggantikan Zulkieflimansyah setelah masa tugasnya berakhir.
”Nanti kami paripurnakan dulu untuk rekomendasinya,” kata Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda.
Baiq Isvie juga mengatakan, DPRD NTB berharap yang menjadi Pj Gubernur nanti adalah putra daerah. “Apalagi ada banyak putra daerah asal Provinsi NTB yang memenuhi kriteria sebagai Penjabat.” Ujar Isvie.
Ditempat terpisah, Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada mengatakan bahwa salah satu syarat untuk Pj Gubernur adalah pejabat yang duduk pada eselon I. “Di NTB pilihannya ada tiga. Sekda NTB, Rektor Unram dan Rektor UIN. Tapi di pemerintah pusat ada banyak,” kata Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu.
Pejabat eselon I dimaksud antara lain, Prof Bambang Hari Kusumo Rektor Universitas Mataram (Unram), Prof Masnun Tahir Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram dan Sekda NTB Lalu Gita Ariadi.
Rekomendasi nama-nama Pj Gubernur NTB dapat diusulkan oleh para pihak yakni, DPRD NTB, Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang selanjutnya nama-nama tersebut akan diputuskan oleh presiden. Meski demikian nama-nama yang diusulkan belum tentu terpilih. Sebab penjabat gubernur merupakan kewenangan penuh presiden.
”Bisa saja presiden memutuskan nama di luar usulan itu. Karena ini merupakan hak prerogatif dari presiden,” ujar Bang Zul. (red)
