Matarammetro-Atas kegiatan APBD TA 2023 postur dan distribusi anggaran pada masing masing urusan sesuai program dan kegiatan diatas, Badan Anggaran DPRD NTB dpat menyetujui RPBD TA 2023.
Berdasarkan hasil persetujuan diatas pada kesempatan ini Badan Anggaran(Banggar) menyampaikan beberapa rekomendasi yang dinilai sangat penting untuk dapat menjadi perhatian serius Gubernur dan jajarannya untuk diatensi sebagai berikut.
Banggar mengapresiasi optimisme pemerintah dalam menetapkan target penapatan daerah terutama komponen pendapatan asli daerah yang ditetapkan dalam RAPBD tahun 2023 sebesar Rp.2.985.278.110.513,- meningkat sebesar Rp.250.236.880.213,- dibandingkan dengan APBDP tahun 2022 sebesar Rp.2.735.041.230.300,- atau tumbuh sebesar 9,15%.
Namun demikian Banggar berpendapat bahwa optimisme tersebut harus dibarengi dengan kegigihan dan strategi yang cermat dalam pelaksnaan program pencapaian target PAD tersebut. Menurutnya tersebut penting mengingat tahun 2023 diprediksi akan terjadi resesi. Bersamaan dengan itu Banggar mendorong pemerintah untuk menyiapkan skema antisipasi atau skenario mitigasi resiko atau dampak dari resesi untuk penyelamatan ekonomi yang kemungkinan besar berdampak juga pada realisasi pendapatan daerah tahun 2023.
Untuk itu Banggar mendorong pemerintah memaksimalkan kinerja seluruh perangkat daerah yang menjadi ujung tombak pendapatan daerah terutama peran dan fungsi UPTD daerah wisata unggulan Gili Tramena (Trawangan, Meno, dan Air) sebagai institusi baru yang khusus mengelola potensi pendapatan dari aset Provinsi ditiga gili Trawangan, Meno dan Air.
“Tentu kita berharap target PAD yang cenderung optimistis ditahun 2023 dapat terealisasi sehingga semakin memperkuat derajat kemandirian viskal provinsi NTB,”tekannya.
“Terkait dengan belanja daerah kami memberikan atensi pada belanja pegawai pada RAPBD tahun 2023 yang dialokasikan sebesar 2.115.628.373.524,- meningkat sebesar Rp.302.150.313.232,- dibandingkan dengan APBDP TA 2022 sebesar 1.813.478.060.332,- atau meningkat sebesar 6,53% kaso belanja dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD 2023 sebesar 35,30% jauh meningkat dibanding kaso belanja pegawai di PBDP tahun 2022 sebesar 28,77%.”,papar Ketua Komisi V DPRD NTB H.L. Hadrian Irfani, S.T., M.Si.
Lanjutnya ,”Ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengendalikan jumlah pegawai mengingat ketentuan yang diamanatkan dalam UU no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan daerah yang membatasi alokasi belanja pegawai sebesr 30% secara bertahap. Kami juga memberikan atensi terhadap belanja modal pada RPBD tahun 2023 yang dialokasikan sebesar 567.965.106.600,- jauh menurun sebesar 883.979.565.147,- dibandingkan denganAPBDP tahun 2022 sebesar 1.451.944.671.147,- atau terjun bebas sebesar 60,68%. Kasu belanja modal dibndingkan total belanj daerah pada APBD 2023 sebesar 9,475 jauh menurun dibandingkan dengan kaso belanja modal pada APBDP tahun 2022 sebesar 23,03%.
Penurunan belanja modal ini tentu akan berimplikasi terhadap laju pembangunan dan pertumbuhan sektor sektor produktif. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah melalui OPD OPD strategis untik lebih agresiv melobi dan mendatangkan anggaran dari pemerintah pusat dan mendatangkan investsi di daerah.
Dalam beberapa tahun realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi capaiaannya sangat rendah, oleh karen itu Banggar meminta Gubernur mengambil inisitif yang diperlukan, memerintahkan efektifitas relitas untuk mengidentifikasi potensi retribusi baru sesuai dengan kewenangannya.
Banggar meminta kepada eksekutif bekerja lebih maksiml dan terus bersinergi dengan semua stake holder terkait untruk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkulitas sehingga memiliki daya ungkit atau multiplayer efeck terhadap target RPJMD.
Terkait perttumbuhan ekonomi yang berkualitas sehingga berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, penurunan angka pengangguran terbuka serta peningkatan daya beli masyarkat.
Banggar meminta Gubernurt memberikan perhatian terhadap usaha ,mikro kecil dan menengah karena hal tersebut penting mengingat sebagai antisiftif terhadap dampak kenaikan BBM agar Gubernur memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk program pengembangan ekonomi lemah.
Diharapkan ada program yang berpihak kepada UMKM. Selain itu pelatihan terhadap ketermpilan ekonomi kerakyatan dan pengembangan produk produk lokal berbasis daerah. Untuk memastikan hal tersebut agar kiranya bank milik pemerinth memberikan kemudahan akses kepada pengembangan UMKM, tutupnya. (N3G)