Matarammetro- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya pelaksanaan tata usaha dan tata kelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelaksanaan fungsi lain yang diembankan terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PUPR yang memiliki wilyah kerja dan monitoring infrastruktur hingga ke pelosok kerap tersekat pelayanannya karena akses jarak tempuh dari pusat layanan ke lokasi sangat jauh sehingga memakan rentan waktu yang cukup lama.
Terkait hal tersebut Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB Ir.H. Ridwan Syah, M. SC, (Dae Iwa) membenarkan kondisi tersebut dalam penuturannya kepada awak media pada Senin 3 Oktober 2022 di Kantor Dinas PUPR NTB.
“Akhir akhir ini memang banyak keluhan masyarakat tentang kebutuhan infrastruktur yang perlu mendapat penanganan segera dari pemerintah. Seperti jalan longsor, gorong gorong buntu, jembatan putus, jaringan irigasi yang tersumbat. Untuk memperpendek rantai rentang kendali pelayanan maka perlu memperdekat pelayanan dengan membangun pusat pusat pelayanan ke kawasan yang rentan kondisi tersebut,”ujarnya memulai perbincangan.
Lanjut Dae Iwa,” untuk itu, Dinas PUPR sekarang sudah mendapatkan persetujuan Pak Gubernur dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kemendagri RI untuk membentuk 2 unit pelaksana tekhnis (UPT) baru namanya Balai Pemeliharaan Jalan Sumbawa Bagian Timur dan Balai SDA Sumbawa Bagian Timur yang sebelumnya hanya ada satu se Pulau Sumbawa di Sumbawa,”terangnya.
Menurutnya pulau Sumbawa yang luasnya mencapai 3 kali luas pulau Lombok sangat membutuhkan unit unit pelayanan dibeberapa lokasi untuk mempercepat dan mempersingkat rentang jarak pelayanan dengan lokasi yang ditargetkan. Sehingga wilayah Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur, Bima Kota, Bima Kabupaten, hingga Dompu terlayani dengan 2 UPT tambahan yang masing masing dilengkapi sejumlah fasilitas alat berat yang cukup.
“Dengan adanya 2 balai itu kita berharap pemerintah lebih cepat hadir ditengah tengah masyarakat, karena kita semua maklumi kalau urusan infra struktur ini hampir tiap hari membutuhkan perhatian karena selalu saja ada kerusakan yang timbul. Kalau hanya satu balai saja mustahil kami bisa segera mencapai lokasi sasaran dengan jarak tempuh yang sangat jauh dengan rentang waktu yang sangat panjang untuk mencapai lokasi, jelasnya. (N3G)