Matarammetro – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat upaya transformasi digital melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan sistem keamanan informasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan kegiatan Asistensi Pendukung Teknis Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi NTB yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan sistem elektronik pemerintahan.
Mewakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Satriawan, SIP, menyampaikan bahwa percepatan transformasi digital di NTB terus menunjukkan perkembangan yang positif. Memasuki tahun 2026, hampir seluruh layanan publik di lingkungan pemerintah daerah telah memanfaatkan sistem berbasis elektronik sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi pelayanan kepada masyarakat.
“Kemajuan digitalisasi harus diimbangi dengan penguatan keamanan informasi yang memadai,” ujarnya.
Ia menambahkan, seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, berbagai potensi ancaman siber juga perlu diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, kegiatan asistensi ini menjadi wadah penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan para pengelola sistem elektronik dalam menghadapi berbagai bentuk gangguan maupun serangan siber.
Dalam sambutannya, Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTB yang terus berkomitmen membangun tata kelola keamanan siber daerah. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, NTB tetap menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan kesempatan pembinaan dan pendampingan teknis dari BSSN.
“Kesempatan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat koordinasi serta meningkatkan kapasitas tim tanggap insiden siber di daerah,” tegasnya.
BSSN menekankan bahwa pengelolaan keamanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi teknologi informasi, tetapi juga seluruh instansi yang mengelola aplikasi dan data elektronik secara mandiri. Rumah sakit, badan pengelola pendapatan daerah, maupun perangkat daerah lainnya saat ini mengelola berbagai sistem elektronik yang menyimpan data penting dan memerlukan perlindungan yang kuat. Oleh sebab itu, setiap instansi perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai pengelolaan risiko dan penanganan insiden siber.
Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pembekalan terkait berbagai jenis ancaman siber yang kerap terjadi di lingkungan pemerintahan, di antaranya:
– Serangan web defacement dan ransomware
– Identifikasi anomali trafik
– Langkah-langkah penanganan awal insiden
– Mekanisme koordinasi dengan BSSN dan Pemerintah Provinsi NTB apabila terjadi gangguan terhadap sistem elektronik yang dikelola
Pemerintah Provinsi NTB berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman antarinstansi dalam memperkuat keamanan ruang siber daerah. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah, tim tanggap insiden siber, dan BSSN, diharapkan tercipta sistem pemerintahan digital yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga aman, andal, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. (red)
