Matarammetro – Sebagai upaya mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas Harkamtibmas di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepolisian Daerah (Polda) NTB Menggelar Apel Kesiapan Kontijensi Aman Nusa I Rinjani 2026, Senin (06/04/2026).
Apel yang berlangsung di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB ini dipimpin langsung Kapolda NTB Irjen Pol. Edy Murbowo SIK., yang diikuti segenap pejabat utama, Pereira, Bintara dan tamtama Polda NTB.
Dalam kesempatan tersebut Kapolda NTB menekankan 6 arahan penting yang harus dipedomani oleh seluruh Personel Polda NTB dan Polres/ta jajaran.
Pertama, Tetap menjaga dan memelihara solidaritas internal dan menghindari Ego Sektoral. Seluruh Fungsi harus bergerak dalam satu narasi satu komando dan satu tujuan.
Kedua, Bentuk dan perkuat sabuk Kamtibmas dalam rangka pengamanan Mako dan asrama Polri.
Ketiga, Tingkatkan kepekaan dan kewaspadaan. Optimalkan deteksi dini dan respon cepat terhadap isu yang berkembang di masyarakat.
Keempat, Secara proaktif membuka ruang dialog, mendatangi dan bersilaturahmi dengan elemen-elemen utama aksi dan tokoh-tokoh problem solving seperti akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda.
Ke-lima, Dalam pelayanan pengamanan unjuk rasa hindari tindakan represif, serta tampilkan gestur yang empatik dan bukan konfrontatif.
Keenam, Perkuat sinergi lintas sektoral bersama stakeholder terkait. Unjuk rasa bukan ancam tetapi indikator demokrasi. Kedepankan crowd management secara dialogis dan humanis.
“Enam hal ini sangat penting untuk kita pedomani dalam rangka menghadapi peristiwa kontijensi, “tegasnya.
Menurut Kapolda, Keberhasilan bukan hanya diukur dari aman atau tidaknya Kamtibmas, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menilai dan merasakan kehadiran Polri sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan yang humanis.
“Saya yakin dengan kesiapan, soliditas dan dedikasi yang tinggi kita mampu menghadapi setiap dinamika kamtibmas yang ada, “tutupnya.
Apel ini menjadi bukti kongkrit kesiapan Polda NTB dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan daerah dan masyarakat.(red)
