Matarammetro-MAKI NTB yang saat ini sangat getol menyikapi proses awal (hulu) dari pengadaan alat peraga SMK bersumber DAK Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian Dikdasmen yang turun di 11 Sekolah SMK penerima manfaat,sepakat juga memberikan kritik tajam atas dugaan “peran” dari Pelaksana Tugas PBJ (pengadaan Barang dan Jasa) Pemprov NTB yaitu H Sadimin.
Kebijakan yang sarat dengan aura “conflict of Interest” atau konflik kepentingan sangat terasa karena H Sadimin ini adalah definitif Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB.
Dalam kaitannya dengan proses pemilihan dan klik penyedia pabrikan atau distributor untuk alat peraga SMK Dikbud NTB,sesuai hasil penelusuran bidang Litbang dan Investigasi MAKI NTB,diduga peran H Sadimin ini sangat dominan dan diduga bekerjasama dengan salah satu oknum seperti yang disampaikan Heru MAKI NTB ketika melaksanakan pers rilis kemarin (15/09).
“Hal yang sangat aneh berkaitan dengan penunjukan Kadis PUPR NTB sebagai Kepala PBJ NTB,di mana kita sangat mengetahui bahwa Tusi Dinas PUPR sendiri merupakan OPD penerima manfaat untuk proses PBJ berbasis system pengadaan E Catalogue untuk pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemprov NTB,”jelas Heru MAKI NTB.
Heru MAKI menggambarkan kajian ilustrasi bahwa OPD PUPR NTB ketika menggunakan jasa PBJ untuk proses E Catalogue proyek konstruksi di lingkungan PUPR NTB,disatukan konflik kepentingannya akan sangat nampak karena PLT Kepala PBJ NTB adalah Kadis PUPR NTB.
Heru MAKI tegas menyampaikan bagaimana sebenarnya kajian awal dari Gubernur NTB untuk menempatkan Kadis PUPR NTB sebagai Kepala PBJ NTB.
Heru MAKI selanjutnya akan meneruskan permasalahan yang diduga sarat dengan Conflict of Interest ini kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri Pusat dan Mendagri sendiri untuk secepatnya mendapat atensi dan perhatian dari Menteri Dalam Negeri.
Heru MAKI juga bersiap akan bersurat kepada Ketua DPRD Provinsi NTB dalam kepentingannya untuk mendesak legislatif DPRD Provinsi NTB untuk mempertanyakan ikhwal awal kebijakan Gubernur NTB atas kebijakan menempatkan Kadis PUPR NTB sebagai PLT Kepala PBJ NTB saat ini.
“Yang saya takutkan hanya satu,kebijakan menunjuk Kadis PUPR NTB sebagai Kepala PBJ NTB diduga menjadi rangkaian untuk memuluskan para Oknum untuk bermain dengan bebas dengan cara melakukan interverensinya kepada PLT Kepala PBJ NTB,ini khan BAHAYA,”ungkap Heru MAKI NTB, (red).
