Matarammetro-Melody Dawai Surat Edaran (SE) Dinas Dikbud NTB terkait Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) yang dinilai sumbang oleh para Kepala Satuan Pendidikan lingkup Pemprov NTB yang berdampak kegamangan untuk mengikuti iramanya karena dianggap bertentangan dengan Pergub dan Permen Pendidikan, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pihaknya akan mereview kembali soal BPP. Hal tersebut disampaikan usai mengikuti konfrens event Pocari Sweat Run 2025, Rabu (20 Agustus 2025) di Pendopo Gubernur NTB.
“Sola BPP jelas kita akan melakukan review kembali, saya tidak bicara akan menghentikan atau meneruskan BPP ini. Kita akan kaji ulang BPP ini kedepannya agar tidak menjadi beban bagi siswa dan wali murid, tidak menjadi beban buat Kepala Sekolah karena sumbernya ini rentan menjadi persoalan hokum. Kita memahami bahwa ada sekolah sekolah kecil yang memanfaatkan BPP ini untuk menutupi kekurangan BOS karena kecil, tapi diseklah sekolah besarpun BPP ini juga diterapkan,”ujarnya.
“Untuk itu saya sarankan kepada para kepala sekolah untuk mulai transparan dalam mengelola BPP ini dengan Komite, supaya Komite juga terlibat didalam pengambilan keputusan untuk penggunaan BPP ini sambil menunggu selesai kajian ulang terhadap BPP ini,” imbuhnya.(red)
