Matarammetro-Dinas Dikbud NTB mengambil langkah cepat untuk mengembalikan Biaya Pelaksanaan Pendidikan (BPP) di satuan pendidikan lingkup Pemprov yang yang sempat dibuat gamang oleh surat edaran Dinas Dikbud Nomor 400.3/5565.KEU/Dikbud 2025 dimasa jabatan H. Abdul Azis, S.H., M.H., sebagai Kepala Dinas Dikbud NTB beberapa bulan yang lalu.
Menyikapi kondisi satuan pendidikan lingkup Pemprov NTB yang seakan kehilangan sebagian nafasnya, PLT Kepala Dinas Dikbud NTB H. Lalu Hamdi M.Si., melakukan moratorium(penundaan) terhadap kebijakan BPP sehingga untuk sementara waktu pihak sekolah diharapkan tetap berkoordinasi dengan Komite sekolah untuk meminta keterlibatan orang tua murid melalui penggalangan sumbangan.
Hal tersebut dijelaskan PLT Kepala Dinas Dikbud NTB H. Lalu Hamdi M.Si., saat keluar dari ruang kerjanya, Kamis 20 November 2025.
“Kita melakukan moratorium untuk merapikan dulu system pengelolaan BPP mulai dari sekolah. Harus ada bendahara, tata kelolanya harus ada, dan pengelolaannya harus sesuai mekanisme APBD. Kita harus persiapkan sumber daya administrasinya di sekolah. Kita masih kekurangan tenaga untuk dijadikan tenaga administrasi disekolah,” jelasnya.
Hamdi mengaku, saat ini sedang melakukan konsultasi dengan BPKAD, BKD, karena ada P3K yang mungkin bisa dipersiapkan sumberdayanya melalui pelatihan administrasi.
“Setelah sumberdaya ini terpenuhi, barulah kita buka lagi BPP. Sekarang ini kita menggunakan sumbangan, bukan lagi pungutan BPP sesuai dengan Permen Dikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sumbangan wali murid kepada sekolah untuk meningkatkan mutu dan pelayanan penyelengggaraan pendidikan yang dikelola oleh komite. Jadi sekolah mengajukan Rencana Anggaran sekolah ke Komite,”terangnya.
“Meskipun rencana anggaran sekolah itu ada dari BOS, namun itu tidak mencukupi, sehingga kekurangannya itu kita mohonkan melalui komite untuk penggalangan dana kepada wali murid untuk menutupi kekurangan yang disediakan oleh BOS, dan BOSDA tidak ada,”imbuhnya.
Terkait jangka waktu penggalangan dana oleh Komite hingga BPP di buka kembali, H. Lalu Hamdi mengatakan butuh waktu berbulan bulan hingga tersedianya sumber daya administrasi.
“Namanya kita harus mempersiapkan sumberdaya manusia untuk administrasi tidak bisa sebulan dua bulan. Tapi mudah mudahan tahun depan semuanya sudah tertata rapi. Saat ini kita melakukan persiapan dulu dalam rangka penerapan BPP kembali,”pungkasnya sembari menuju kendaraannya untuk menghadiri rapat.(red)
