Matarammetro-Dua Ratus lebih masa aksi yang terdiri dari gabungan mahasiswa NTB mendatangi kantor DPRD NTB, Rabu 27 Agustus 2025, untuk melakukan orasi dengan mengemban sejumlah tuntutan, 3 jam berorasi dan hampir caos hingga berhasil menerobos lewat gerbang selatan dan menduduki halaman kantor Sekretariat DPRD NTB.
Adapun tuntutan masa aksi diantaranya, meminta DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Koruptor, menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB), membatalkan rencana pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani, menghentikan perampasan lahan di bawah proyek strategis nasional hingga swastanisasi bidang pendidikan, mendesak pemerintah memangkas tunjangan DPR yang mencapai Rp 50 juta per bulan dan pembatalan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menurutnya berpotensi melemahkan demokrasi. Mndesak DPRD NTB segera menuntaskan kasus dana siluman DPRD NTB yang sempat mencuat beberapa waktu yang lalu dan belum ada penyelesaian.
Satu jam menunggu dalam pengawasan garda anti huru hara Mapolda NTB, Ketua DPRD NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH., MH., dengan langkah berani Kartini NTB datang ke tengah tengah masa aksi dan menjawab 12 tuntutan masa aksi Maha Siswa.
“Saya mohon maaf karena tidak bisa hadir segera ditengah adek adek karena kakak saya meninggal dan sedang dalam pemakaman, tetapi saya tinggalkan sementara demi adek adek,”ujar Isvie mengawali sambutannya kepada masa aksi.
Lanjut Isvie,”kami juga menghendaki seperti yang diinginkan maha siswa, kami sudah meminta kepada DPRRI untuk membuka ruang public untuk meminta pandangan dan pendapat masyarakat secara luas terutama terkait dengan rancangan KUHP. Kalau mau ikut paripurna pembahasan perda kami akan undang perwakilan mahasiswa,”imbuhnya.
Isvie Rupaeda juga menghadirkan ketua fraksi sekaligus ketua komisi V DPRD untuk mendengarkan tuntutan masa aksi. Masa aksi menuntut komitment Ketua DPRD untuk memastikan tuntutan mereka disampaikan ke DPRRI. “Saya berkomitment, dan saya siap menandatangani commitment,”jawab Isvie.
Tuntutan yang kedua masa aksi meminta untuk menghentikan skema konpensasi pendidikan, menolak kenaikan biaya pendidikan, serta menuntut pendidikan yang layak disemua jenjang, menolak prektik kluster di dalam UNRAM.,”Menurut analisa kami khususnya di UNRAM sudah banyak sekali praktik swastanisasi, kami ingin kesempatan pendidikan dibuka seluas luasnya untuk semua kalangan, jangan membuat klasifikasi”kata orator menyampaikan keluhannya.
Menjawab tuntutan mahasiswa tersebut Isvie Rupaeda memulai dari Dana Siluman yang sempat menjadi sorotan public.
“Dana siluman sedang dalam penyelidikan pihak Kejaksaan, kita serahkan kepada APH untuk menyelesaikan semuanya. Karena kita orang orang yang taat hukum. Persoalan kenaikan biaya pendidikan saya seribu persen setuju. Selaku kutua umum ikatan alumni UNRAM menyampaikan hal yang sama kepada Rektor, saya sudah sampaikan tidak ada lagi kenaikan biaya pendidikan ditengah tengah kesulitan rakyat, insyaallah rector UNRAM mendengar apa yang saya sampaikan,”ucap Isvie.
Isvie mengungkapkan pihaknya pernah mengundang secara resmi para Rektor se NTB ke Komisi V DPRD NTB namun yang datang hanya perwakilan sehingga kebijakan belum bisa dibahas.
Tentang perampasan lahan dikawasan KEK Mandalika, Isvie berjanji akan membahas hal tersebut dengan Gubernur NTB.
“Kalau alokasi dana jelas pro rakyat, insyaallah APBD pro rakyat. Banyak program digelontorkan kepada rakyat termasuk peningkatan UMKM. Soal Mandalika itu kebijakan Nasional, tetapi soal lahan yang tadi disampaikan akan kami sampaikan ke Gubernur. Soal kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRRI insyaallah tidak ada kenaikan sampai Oktober sampai 2025,”paparnya.
Soal MBG Isvie Rupaeda mengaku sudah menyampaikan evaluasi kembali MBG karena adanya laporan makanan yang disajikan tidak layak. Mengenai rencana pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani, Isvie Rupaeda mengaku sebagai orang pertama yang tidak setuju dengan rencana tersebut.
“Saya sebagai ketua DPRD NTB menolak rencana pembangunan sea plane dan glamping di kawasan Gunung Rinjani itu, mari kita awasi besama sama,”ujarnya mengajak para mahasiswa masa aksi.
Sementara bagian tuntutan yang lainnya dijawab melalui perwakilan Komis V dan Komisi IV DPRD NTB yang dapat diterima oleh masa aksi.(red)
