Matarammetro-Belasan Kapten Kapal nelayan Labuhan Lombok Lotim ramai ramai geruduk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Adam Barulloh selaku perwakilan untuk melakukan audiens terkait tidak tersedianya SDM Petugas tenaga cek fisik kapal kapal nelayan yang berlabuh di kawasan perairan Labuhan Lombok.
Adam Barulloh yang mengaku sempat melakukan hering di Komisi IV DPRD NTB dan diarahkan ke kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB mengatakan bahwa pihaknya sudah 3 kali berturut turut melayang surat permohonan penempatan tenaga cek fisik kapal kapal nelayan dikawasan tersebut namun hingga dirinya dan 18 orang pemilik kapal nelayan (Kapten Kapal) terpaksa harus turun untuk melakukan audiens dan sekaligus mempertanyakan proses permintaan mereka tersebut.(Rabu 27 Agustus 2024)
Pihak Dislutkan NTB menerima kedatangan belasan kapten kapal nelayan Labuhan Lombok tersebut di ruang aula Dislutkan NTB bersama jajarannya serta langsung melakukan zoom metting dengan pihak Kementrian Lutkan. Kendatipun dalam audiens tersebut sempat sedikit memanas namun berakhir dengan kesimpulan yang disepakatai.
Terpisah, Adam Barulloh menjelaskan, bahwa nelayan sangat dirugikan jika tidak ada petugas cek fisik.
“Kami sangat dirugikan kalau tidak ada petugas cek fisik kapal kami, karena berdasarkan hasil cek fisik ini semua dokumen kapal kami bias diproses. Sedangkan sudah 3 bulan, da nada yang sudah 6 bulan tidak terlayani. Oleh sebab itu kami dating mempertanyakan surat surat permohonan yang kami layangkan yang meminta penempatan tenaga petugas cek fisik kapal, mengapa tidak ada tindak lanjut. Sementara dalam sila ke 5 Pancasila menyebutkan kami berhak mendapatkan keadilan dan pelayanan yang layak. Mengapa di teluk Awang ada petugas sedangkan di Labuhan Lombok tidak ada petugas cek fisik kapal,”ungkapnya.
Adam Barulloh juga menuturkan bahwa biaya akumulasi seluruh proses surat surat (Dokumen Kapal) berkisar sekitar Rp. 500.000 yang tentunya akan masuk ke kas daerah sebagai PAD dan mereka mengaku tidaklah berat dan bangga dapat berkontribusi untuk PAD.
“Saya berharap agar pemerintah menempatkan petugas cek fisik kapal minimal satu orang, atau bangunkan kami kantor layanan tersebut agar kami lebih mudah dalam urusan cek fisik kapal dan pengesahan dokumen kapal kami. Agar kami tidak menunggu, karena tanpa dokumen kami tidak bias melaut, lalu apa yang kami makan untuk menyambung hidup keluarga kami,”tegasnya.
Sementara ditempat terpisah Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Ibu Hikmah Aslinasari, ST.,MM, dikonfirmasi terkait tuntutan tersebut mengatakan, dari hasil audiens tersebut akan ditindak lanjuti dengan melayangkan surat kepada pihak Kementrian Lutkan.(Rabu 27 Agustus 2024)
“Langkah langkah yang kami lakukan dalam nenyikapi permohonan para pemilik kapal ini tentunya kesimpulan audiens ini akan kami tuangkan dalam berita acara, dan akan kami sampiakan ke pusat dengan bersurat resmi. Apa yang di mohonkan oleh temen temen nelayan ini yaitu adanya penempatan petugas layanan cek fisik kapal di Lbuhan Lombok. Yang kedua pembangunan kantor, terkait itu juga kita mohon dukungan dari pusat agar tenaga cek fisik. Sementara saat ini kan Cuma 2 orang untuk melayani kebutuhan di Awang dan Labuhan Lombok. Atau kalau bisa ada pendelegasian ke provinsi NTB ,”jelasnya.
“terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan kantor layanan cek fisik di Lbuhan Lombok , kan masih banyak, tinggal bagaimana kebijakan pimpinan. Yang utama saat ini tuntutan penempatan tenaga petugas cek fisik kapal nelayan yang ada di Labuhan Lombok agar cepat terlayani,”pungkasnya.(N3G)
