Matarammetro-Pernyataan I Gusti Ratu Gde Harrya Konstituante penglingsir Puri Agung Pajang yang merupakan generasi ke 9 Raja Mataram Lombok Kamis 7 Desember 2023 lalu menjadi sorotan publik khususnya para tokoh sejarah dan ummat Hindu serta menuai berbagai komentar.
Tokoh politik Ir. I Gde Wenten, SH., adalah satu diantaranya menanggapi pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa keberadaan Anak Agung di Lombok tak bisa dibantah karena selain sebagai icon sejarah juga secara alami diakui dan disebut oleh Masyarakat Lombok sebagai Anak Agung putra Raja Mataram ke IV, Selasa 9 Januari 2024.
“Di wilayah Kota Mataram pada masa zaman pemerintahan Raja banyak kerajaan kerajaan kecil, diantaranya ada Kerajaan Sengkungu, Kerajaan Pagutan, ada Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Mataram Singosari terbesar yang ada di Ukir Kawi. Bukti bukti yang masih utuh hingga sekarang berupa puri puri di Pagutan, Puri Pajang, dan yang paling besar peninggalannya adalah Kerajaan Mataram Singosari di Cakra Negara dengan keberadaan Anak Agung Jelantik Karang Asem dan menjadi Icon sejarah. Mataram Singosari merupakan kerajaan sentral yang ada di Mataram kala itu di Ukir Kawi yang sekarang menjadi Cakra Centre.Keberadaan Anak Agung tidak bisa dibantah, karena pada saat beliau kembali kelombok Indonesia sudah merdeka dan tidak ada abiseka, namun masyaraka tetap mengangkat dan menyebut beliau Anak Aagung, artinya diabiseka oleh rakyat dan secara alami,”papar Wenten.
Dituturkannya juga bahwa, Kerajaan Mataram Singosari atau Kerajaan Cakra Negara dikalahkan oleh Belanda pada tahun 1894 yang menyebabkan Anak Agung diasingkan ke Batavia di Pelabuhan Ratu.karena kekosongan kerajaan, dikirimlah Anglurah dari Singaraja, setelah perang kemerdekaan Anak Agung kembali ke Lombok membeli tempat yang sekarang di Puri Mayura.
Terkait Pura Lingsar dan Narmada, Wenten mengatakan bahwa situs situs bersejarah tersebut sudah terbangun sebagai icon moderasi ummat beragama di Lombok sejak zaman Raja Anak Agung dibuktikan dengan posisi Kemalik Lingsar milik Ummat Muslim dibangun berdampingan dengan Pura Lingsar.
“Selain itu, kata Wenten,” Anak Agung juga membangun lahan lahan pertanian yang diberikan kepada Pura dengan sistem subag. Jika ada yang berbicara tidak ada Anak Agung Lombok itu informasi yang tidak benar. Kalau memang itu pemberian Belanda tidak mungkin diekspansi atau digempur. Semua harta kekayaan kerajaan dirampas dan dibawa oleh Belanda dan ada di negeri Belanda. Andai saja Pemda mau berkorban untuk biaya mengambil aset sejarah berupa emas dan permata yang tak ternilai harganya itu, saya yakin NTB jadi kaya raya,”ujar Wenten.
Menurut Wenten pihak Puri tidak ada niatan mau mengambil alih aset Pura Lingsar maupun Narmada. Anak Agung sebagai icon sejarah dan menjaga eksistensi peninggalan sejarah hanya bermaksud melakukan verifikasi untuk menyesuaikan dengan catatan yang ada agar tidak tercecer. Sebagai icon sejarah menurut Gde Wenten, pihak Puri (Anak Agung) berhak dan berkewajiban melakukan audit dan verifikasi aset Pura peninggalan sejarah yang dibangun dan ditata oleh leluhurnya yang pada saat itu sebagai raja Mataram Singosari.
Selain itu Gde Wenten juga mengingatkan Anak Agung agar bersikap terbuka kepada masyarakatnya dan tidak menampakkan keberpihakan kepada pihak pihak tertentu terlebih lagi dalam hal politik.
“Saya hanya mengingatkan kepada Anak Agung sebagai central figur dan icon sejarah agar lebih terbuka dan jangan ada yang ditutup tutupi karena dapat memancing asumsi asumsi sepihak. Demikian juga dalam politik, Anak Aagung harus bersikap netral karena fungsi pengayomnya sebagai sandaran ummat Hindu khususnya dapat mengikat persatuan. Jangan sampai ada simbol simbol ataupun logo logo Parpol di Puri maupun Pura Mayura dan Pura Meru, karena itu adalah fasilitas peribadatan umum yang disakeralkan,”pesannya.(red)
